JAKARTA –Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pembentukan pengadilan khusus atau ad hoc untuk mengusut jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai bekerja tanpa akuntabilitas. Wacana itu disampaikan Prabowo setelah ia menyoroti lemahnya tata kelola dan pertanggungjawaban di tubuh sejumlah perusahaan pelat merah.
Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo menyebut banyak BUMN yang selama ini beroperasi seenaknya tanpa tunduk pada pemerintah maupun negara. Ia mengaku tidak memahami bagaimana kondisi tersebut bisa terjadi, sehingga membuka opsi mengusut jajaran direksi hingga rentang waktu tiga dekade ke belakang.
“Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tak dianggap. Saya tidak paham, bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi, 30 tahun ke belakang mungkin,” kata Prabowo.
Akan Dibawa ke DPR, Buka Opsi Amnesti bagi yang Mengaku
Kepala Negara menyatakan akan membawa rencana pembentukan pengadilan khusus tersebut ke hadapan parlemen. Ia juga membuka opsi pemberian amnesti bagi jajaran direksi yang secara sukarela mengakui kesalahan dalam pengelolaan BUMN.
“Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta, kalau perlu kita memberi juga peluang, semacam amnesti khusus untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Ini saya serahkan kepada wakil rakyat untuk menentukan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya,” tuturnya.
Prabowo turut mengkritik praktik pelaporan keuangan sejumlah BUMN yang dinilainya tidak mencerminkan kondisi riil. Menurutnya, banyak perusahaan negara yang sebenarnya merugi namun tetap melaporkan kinerja positif, sehingga berdampak pada kerja sama dengan mitra asing.
“Terlalu banyak BUMN tidak produktif, rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya. Kita kena masalah karena banyak perusahaan asing kan kerja sama dengan BUMN kita, jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini,” tambahnya.
Berawal dari Temuan 1.074 BUMN saat Pembentukan Danantara
Sorotan Prabowo terhadap lemahnya akuntabilitas BUMN tersebut tidak lepas dari temuan mengejutkan yang didapat pemerintah saat membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), lembaga pengelola dana kedaulatan negara. Ia mengaku awalnya memperkirakan jumlah BUMN hanya berkisar 300 hingga 400 perusahaan, namun kenyataannya jauh lebih banyak.
“Ketika kita bentuk Danantara, yaitu adalah dana kedaulatan kita, kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan, dan ada yang punya cucu perusahaan, bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa,” ujarnya.
Sudah Tutup 290 BUMN, Target Akhir Tahun Tinggal 300
Di hadapan anggota parlemen, Prabowo melaporkan capaian pemerintah dalam melakukan perampingan jumlah BUMN. Ia menyebut sebanyak 290 BUMN telah resmi ditutup hingga saat pidato disampaikan.
“Tapi saya dengan bangga, hari ini saya melaporkan kepada Majelis Yang Terhormat, hari ini kita sudah menutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN, 750 BUMN lebih akan kita tutup, hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat yang akan kita pertahankan,” ungkap Prabowo.
Dengan target tersebut, pemerintah berencana memangkas jumlah BUMN dari 1.074 menjadi maksimal 300 perusahaan pada akhir tahun 2026. Hanya perusahaan yang dinilai produktif dan memberi nilai tambah bagi masyarakat yang akan dipertahankan, sementara sisanya akan dibubarkan atau digabung.
Klaim Hemat Rp50 Triliun, Sebut Restrukturisasi Terbesar di Dunia
Prabowo menyampaikan bahwa langkah penutupan 290 BUMN telah memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran negara. Penghematan tersebut, kata dia, berasal dari pengurangan biaya operasional yang selama ini membebani keuangan negara.
Ia bahkan menyebut langkah restrukturisasi BUMN yang tengah dijalankan pemerintahannya sebagai salah satu perampingan korporasi berskala terbesar di dunia, dengan dampak penghematan yang sudah terasa dalam waktu singkat.
“Ini mungkin restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya sekitar Rp 50 triliun hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, kita sudah menghemat Rp 50 triliun,” pungkas Prabowo.
Prabowo meyakini bahwa proses konsolidasi BUMN hingga tersisa 300 perusahaan pada akhir 2026 akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional, seiring dengan berkurangnya beban biaya dan peningkatan tata kelola perusahaan negara yang lebih transparan dan akuntabel.
