JAKARTA — Kawasan perbatasan Indonesia kini diarahkan menjadi pusat pertumbuhan baru melalui penguatan infrastruktur dan program prioritas pemerintah.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) terus memperluas perannya agar pembangunan di wilayah terluar tidak hanya berorientasi pada keamanan dan kedaulatan negara.
Sebanyak 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu kini dikelola BNPP RI dari wilayah barat hingga timur Indonesia.
PLBN tersebut berada di Serasan, Jagoi Babang, Aruk, Entikong, Badau, Sebatik, Labang, Long Nawang, Motaain, Motamasin, Wini, Napan, Skouw, Sota, dan Yetetkun.
Juru Bicara BNPP RI Nadia Mulya menyebut PLBN memiliki fungsi strategis yang melampaui aktivitas keluar-masuk orang serta barang antarnegara.
“PLBN bukan sekadar tempat keluar masuk orang dan barang antarnegara. Lebih dari itu, PLBN hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memperkuat konektivitas antarwilayah, menjaga keamanan kawasan, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi tumbuhnya aktivitas sosial dan ekonomi warga di perbatasan,” ujar Nadia, Selasa (18/8/2026).
Menurut Nadia, pemerintah juga mempercepat pembangunan PLBN baru sekaligus meningkatkan kapasitas layanan lintas batas untuk menjangkau lebih banyak kawasan strategis.
Penguatan kawasan perbatasan tidak berhenti pada pembangunan fisik karena BNPP RI turut mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.
Program tersebut antara lain mencakup perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut dihadirkan di sejumlah lokasi PLBN sebagai bagian dari penguatan pelayanan masyarakat perbatasan.
Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih juga menjadi perhatian, terutama untuk mendorong ekonomi masyarakat di kawasan pesisir perbatasan.
Langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah menjadikan perbatasan sebagai wilayah yang produktif, terkoneksi, aman, dan memiliki peluang ekonomi lebih luas.
“Melalui integrasi antara penguatan kawasan perbatasan dan implementasi program prioritas pemerintah, BNPP RI berkomitmen mewujudkan kawasan perbatasan yang mandiri, sejahtera, serta menjadi garda terdepan bangsa yang berdaya saing,” pungkas Nadia.
Dengan pendekatan tersebut, perbatasan diharapkan tidak lagi dipandang sebagai wilayah paling luar semata, tetapi sebagai wajah Indonesia sekaligus penggerak pembangunan di kawasan terdepan.***
