JAKARTA — Jasa Raharja resmi mengadopsi teknologi Artificial Intelligence (AI) dan analitik data untuk memperkuat sistem manajemen risiko perusahaan. Langkah ini menggeser pola kerja administratif berbasis kepatuhan menuju sistem Risk Intelligence yang difungsikan sebagai peringatan dini (early warning system) dalam pengambilan kebijakan pelayanan publik.
Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menilai tumpukan data harian dari seluruh proses bisnis perusahaan sejauh ini belum dimanfaatkan maksimal karena sebatas menjadi laporan operasional rutin.
“Melalui pendekatan Risk Intelligence, data perlu diolah menjadi informasi dan insight yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan terukur. Karena itu, membangun Risk Intelligence merupakan tanggung jawab seluruh unit kerja, bukan hanya fungsi Manajemen Risiko,” kata Awaluddin di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Penerapan sistem baru ini dibahas dalam forum Risk Townhall 2026 yang berfokus pada integrasi Governance, Risk, and Compliance (GRC) dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG).
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja Harwan Muldidarmawan menambahkan, peta jalan Trusted Risk Intelligence mewajibkan ketersediaan data yang akurat, utuh, dan terintegrasi secara real-time. Kecepatan deteksi dini (risk sensing) menjadi kunci utama agar perusahaan dapat merespons potensi kendala operasional lebih awal.
“Arah yang ingin kita bangun adalah kemampuan untuk melihat risiko lebih awal, memahami lebih dalam, memutuskan lebih tepat, dan bertindak lebih cepat. Trusted Risk Intelligence\ bukan sekadar agenda fungsi Manajemen Risiko atau teknologi, tetapi membutuhkan komitmen bersama,” ujar Harwan.
Dari sudut pandang ahli, Principal and Founder CRMS Indonesia Antonius Alijoyo menyebut transisi menuju Intelligent GRC merupakan kebutuhan mendesak bagi lembaga penyedia layanan publik. Penggunaan AI dan analitik data memudahkan organisasi memetakan pola serta menguji berbagai skenario risiko.
Namun, Antonius mengingatkan bahwa penerapan teknologi ini tetap memerlukan batasan tata kelola ( AI Governance ) yang ketat.
“Pemanfaatan data analytics dan AI dapat memperkuat kemampuan organisasi dalam melihat pola, mengantisipasi risiko, membandingkan skenario, dan mempercepat respons. Namun, penerapannya harus tetap ditopang tata kelola yang kuat, termasuk kejelasan tujuan, akuntabilitas, integritas data, transparansi, human oversight , dan monitoring,” jelas Antonius.
Ia juga menekankan bahwa integrasi ESG ke dalam Enterprise Risk Management (ERM) tidak boleh berhenti sebagai formalitas laporan bulanan. Prinsip keberlanjutan tersebut harus terhubung langsung dengan strategi bisnis, ambang batas risiko ( risk appetite ), hingga indikator penilaian kinerja organisasi
