JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan saat Purbaya meninjau pelaksanaan APBN Jawa Barat hingga akhir Juli 2026 di Bandung pada Selasa (25/8/2026).
Ia menyampaikan hal tersebut pada jajarannya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat.
Dalam kunjungannya ke Bandung, Menkeu meninjau perkembangan APBN Provinsi Jawa Barat, serta pelaksanaan berbagai program pemerintah untuk masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan APBN tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran yang telah terserap pemerintah.
“Kita ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran.”
“Tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Menkeu Purbaya.
Data Kanwil DJPb Jawa Barat menunjukkan APBN hingga 31 Juli 2026 mencatat surplus regional Rp22,02 triliun.
Surplus tersebut berasal dari pendapatan negara Rp85,61 triliun, atau 45,41 persen dari target yang ditetapkan.
Pendapatan negara Jawa Barat meningkat 6,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan perpajakan tercatat Rp81,30 triliun, tumbuh 7,35 persen secara tahunan.
Dari angka tersebut, penerimaan pajak mencapai Rp63,84 triliun dengan pertumbuhan 10,41 persen.
Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp17,46 triliun hingga akhir Juli 2026.
Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak Jawa Barat dengan kontribusi Rp30,60 triliun.
Kontribusi industri pengolahan tersebut mencapai 47,93 persen dari keseluruhan penerimaan pajak Jawa Barat.
Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan APBN sebesar Rp63,59 triliun atau 57,02 persen dari pagu.
Meski belanja negara secara tahunan turun 1,45 persen, belanja Kementerian/Lembaga justru meningkat 28,86 persen menjadi Rp26,61 triliun.
Kenaikan tersebut terutama didorong belanja modal yang mencapai Rp3,11 triliun atau melonjak 115,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah tersalurkan Rp36,98 triliun atau 59,82 persen dari pagu.
Rinciannya terdiri atas Transfer ke Daerah sebesar Rp35,46 triliun dan Dana Desa Rp1,52 triliun.
APBN Jawa Barat juga diarahkan untuk memperkuat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis telah berjalan di seluruh 27 kabupaten dan kota melalui 6.794 SPPG.
Program tersebut telah menjangkau 14.680.810 penerima manfaat di Jawa Barat.
Dukungan fiskal juga mengalir melalui pembiayaan usaha untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
Hingga Juli 2026, KUR di Jawa Barat telah mencapai Rp23,24 triliun bagi 357,3 ribu debitur.
Sementara pembiayaan Ultra Mikro atau UMi mencapai Rp1,31 triliun untuk 226,4 ribu debitur.
Kinerja fiskal tersebut berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang tetap solid.
Ekonomi Jawa Barat pada triwulan II 2026 tumbuh 5,73 persen secara tahunan dan 2,25 persen secara kuartalan.
Purbaya menilai kondisi tersebut menunjukkan APBN dapat berfungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat daya tahan daerah.
“Kita pastikan anggaran negara dikelola secara optimal dan tenpat sasaran. Serta mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” ujar Menkeu Purbaya.
Pemerintah selanjutnya akan mengarahkan APBN untuk memperkuat program prioritas, menjaga daya beli, mendukung dunia usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan anggaran tidak hanya berada dalam laporan keuangan, tetapi juga pada manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.***
