RIAU — Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan pembangunan sumur bor di sekitar 306 hotspot atau titik panas yang terdeteksi di Provinsi Riau. Langkah tersebut diminta segera dilakukan sebagai upaya mencegah titik panas berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Instruksi itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin (24/8/2026). Ia meminta pemerintah dan jajaran terkait tidak menunggu hingga hotspot berubah menjadi titik api sebelum mengambil tindakan.
“Jangan nunggu sampai jadi titik api. Segera saja di 306 titik (hotspot) langsung bikin (sumur) bor air,” kata Prabowo dalam rapat tersebut.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Riau, M. Edy Afrizal, sebelumnya melaporkan terdapat 306 hotspot yang terdeteksi di wilayah Riau. Dari jumlah tersebut, tujuh titik telah berkembang menjadi titik api yang tersebar di empat kabupaten.
Menindaklanjuti laporan itu, Prabowo meminta pembangunan sumur bor dilakukan di lokasi-lokasi yang terdeteksi sebagai hotspot. Sumur tersebut diarahkan memiliki kedalaman sekitar 30 hingga 50 meter sehingga dapat menjadi sumber air untuk membantu penanganan titik rawan kebakaran.
“Ya, tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk ambil tindakan. Di tempat-tempat itu bisa dibikin (sumur) bor air,” ujar Prabowo.
Pembangunan sumur bor dinilai penting untuk mendukung pencegahan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut. Saat musim kemarau, kondisi lahan yang semakin kering dan berkurangnya ketersediaan air dapat meningkatkan risiko kebakaran.
Dengan tersedianya sumber air di sekitar lokasi rawan, penanganan terhadap hotspot dapat dilakukan lebih awal. Air dari sumur bor juga dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut yang mengering sehingga risiko munculnya api dapat ditekan sebelum kebakaran meluas.
Selain meminta langkah pencegahan berbasis sumber air, Prabowo menginstruksikan aparat di daerah untuk mencegah pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja. Larangan tersebut berlaku bagi masyarakat maupun pihak lain, termasuk oknum dari instansi atau perusahaan.
Pemerintah daerah juga diminta aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat di tingkat desa mengenai larangan membakar lahan. Namun, Prabowo mengatakan kebutuhan masyarakat untuk membuka lahan tetap perlu difasilitasi melalui mekanisme yang terkontrol agar tidak berujung pada pembakaran liar.
“Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur, di semua desa. Kasih penjelasan bahwa membakar lahan dilarang keras. Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka buat laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka,” kata Prabowo.
Menurut dia, pengawasan juga harus dilakukan untuk memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan masyarakat desa dalam praktik pembakaran hutan dan lahan. Prabowo secara khusus menyoroti kemungkinan keterlibatan korporasi yang mengorganisasi petani atau warga untuk melakukan pembakaran.
Ia meminta indikasi semacam itu ditelusuri oleh aparat penegak hukum dan unsur intelijen terkait. Jika terbukti ada korporasi yang terlibat atau memerintahkan pembakaran, pemerintah diminta memberikan tindakan tegas terhadap perizinan perusahaan tersebut.
“Siapa pun, korporasi apa pun, ada sedikit indikasi mereka ikut, menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu, kita cabut. Saya tidak main-main,” tegas Prabowo.
Instruksi pembangunan sumur bor di ratusan titik hotspot tersebut menjadi bagian dari langkah pencegahan karhutla yang ditekankan Presiden. Pemerintah tidak hanya diminta bertindak ketika api sudah muncul, tetapi juga melakukan intervensi sejak titik panas terdeteksi agar potensi kebakaran tidak berkembang menjadi lebih besar.
