Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan dampak bencana gempa bumi Nusa Tenggara Timur (NTT). Rapat koordinasi tersebut digelar langsung di markas Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, NTT, pada Rabu (26/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri membeberkan berbagai langkah taktis dan dukungan Ditjen Kemendagri untuk mempercepat pemulihan pascabencana, mulai dari pencetakan ulang dokumen kependudukan yang rusak hingga asistensi penggunaan dana darurat pemda.
“Saat kami turun langsung ke lokasi, banyak sekali warga yang memohon agar surat-surat penting mereka dikembalikan. Khusus kependudukan, Kemendagri langsung menerjunkan tim khusus Ditjen Dukcapil untuk mencetak kembali KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen penting lainnya di tempat,” ujar Tito.
Penggantian Dokumen Gratis dan Sinergi Lintas Lembaga
Guna meringankan beban warga terdampak, Kemendagri menjalin kolaborasi erat dengan lintas kementerian dan lembaga untuk menerbitkan kembali sertifikat serta surat kendaraan yang hilang atau rusak akibat gempa:
-
Sertifikat Tanah: Berkoordinasi dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, untuk pengurusan sertifikat pengganti.
-
Dokumen Kendaraan (SIM, STNK, BPKB): Berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar penerbitan ulang dokumen kepolisian dilakukan secara gratis tanpa pemungutan biaya.
Kawal Penggunaan Bantuan Presiden Rp200 Miliar dan Skema Rumah Rusak
Terkait dukungan anggaran, Kemendagri menerjunkan tim pendamping guna memastikan Bantuan Presiden berupa penambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai total Rp200 miliar tersalurkan secara optimal. Dana tersebut dialokasikan sebesar Rp40 miliar untuk Pemprov NTT dan Rp20 miliar untuk masing-masing dari delapan kabupaten terdampak.
Prioritas utama pemanfaatan dana darurat tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan logistik ratusan pengungsi, baik yang bertahan di posko maupun di daerah pelosok.
Di samping itu, Mendagri mengimbau para bupati untuk segera mempercepat pendataan kerusakan rumah warga dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) agar penyaluran bantuan BNPB tepat sasaran.
Adapun rincian bantuan stimulan perbaikan rumah warga yang disiapkan pemerintah meliputi:
-
Rusak Ringan: Rp15 juta
-
Rusak Sedang: Rp30 juta
-
Rusak Berat: Ditingkatkan menjadi Rp70 juta (dari sebelumnya Rp60 juta)
“Begitu situasi dinyatakan stabil oleh ahli dan tidak ada lagi potensi gempa susulan, pencairan dana bantuan dapat langsung dikucurkan agar warga bisa segera membangun kembali rumah mereka,” pungkas Tito.
Usai rapat koordinasi, Mendagri bersama rombongan kementerian/lembaga turut mendampingi Presiden Prabowo meninjau langsung kondisi para pengungsi di Posko Pengungsian Lapangan Berdikari, Nagekeo.
