DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali berpeluang mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah pusat melalui keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan total anggaran Rp1 triliun sebagai penghargaan bagi daerah yang berhasil menjalankan program tersebut.
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyambut positif peluang tersebut dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan nasional.
“Pemprov Bali tentu menyambut baik dan siap mendukung penyelarasan program nasional tersebut di daerah, termasuk mengawal tata kelolanya bersama-sama agar bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” ungkap Giri Prasta seperti dikutip Antara, Jumat (30/10/2026).
Giri Prasta menilai Bali memiliki peluang untuk masuk dalam jajaran daerah penerima insentif karena pelaksanaan MBG selama ini dinilai berjalan lancar.
Menurut dia, proses penyaluran makanan kepada penerima manfaat berlangsung baik tanpa kendala berarti, termasuk tidak adanya laporan kasus keracunan makanan dalam penyelenggaraan program tersebut.
Untuk mempertahankan capaian itu, Pemprov Bali memperkuat pengawasan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, sektor swasta, masyarakat, hingga TNI dan Polri.
Insentif Fiskal Jadi Pendorong Kinerja Daerah
Skema pemberian insentif senilai Rp1 triliun tersebut akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan dan pembagian wilayah.
Giri Prasta berharap kebijakan ini dapat meningkatkan motivasi pemerintah provinsi serta seluruh kabupaten dan kota di Bali untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan MBG.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen bersama untuk memanfaatkan stimulus dari pemerintah pusat sebagai pendorong pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.
Bali Siapkan Lahan untuk Mendukung MBG
Dukungan terhadap keberlanjutan program MBG juga ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster melalui penguatan sektor pertanian dalam arti luas.
Pernyataan tersebut disampaikan Koster saat membacakan tanggapan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPRD Bali.
Pemprov Bali menyatakan kesiapan mengoptimalkan aset tanah milik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa untuk mendukung kebutuhan produksi pangan lokal.
Lahan potensial tersebut juga diarahkan untuk menopang operasional dapur masyarakat yang menjadi bagian dari penyelenggaraan MBG.
Terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih
Selain mendukung kebutuhan pangan program MBG, pemerintah daerah turut menyiapkan pemanfaatan lahan potensial untuk pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat ekosistem ekonomi desa sekaligus membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok pangan.
Dengan menghubungkan program MBG, penguatan pertanian, dan pengembangan koperasi desa, Bali berupaya membangun sistem pangan lokal yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Keberhasilan menjaga kualitas pelaksanaan MBG sekaligus memperkuat sektor pangan menjadi modal penting Bali dalam membidik insentif fiskal dari pemerintah pusat.***
