JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) bersiap memperluas sistem penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan dengan sasaran 5.000 hingga 10.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengadopsi metode tersebut hingga penghujung 2026.
Perubahan pola distribusi makanan ini menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat keamanan pangan, menjaga kualitas hidangan, sekaligus memastikan siswa menerima makanan bergizi dalam kondisi hangat.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan, penerapan awal sistem prasmanan telah diuji di 66 dapur MBG dan akan dilanjutkan ke sekitar 230 SPPG tambahan.
Evaluasi sementara menunjukkan hasil menggembirakan karena belum ditemukan kasus keracunan selama pelaksanaan uji coba tersebut.
“Target saya adalah sampai dengan akhir tahun, untuk mengurangi keracunan, makanan-makanan rusak, gangguan kesehatan, dan paling diminati oleh siswa ini.”
“Maka kami berharap sampai dengan akhir tahun, kita bisa implementasi MBG Prasmanan ini 5.000 sampai dengan 10.000 dapur sudah bisa mengimplementasikan ini,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (29/10).
Distribusi Makanan Langsung ke Ruang Kelas
Berbeda dari sistem pembagian makanan yang mengharuskan siswa mengantre di satu lokasi, konsep prasmanan BGN dirancang dengan pengiriman hidangan langsung ke setiap ruang kelas.
Jumlah makanan yang dibawa disesuaikan dengan kapasitas siswa sehingga proses pembagian berlangsung lebih praktis dan makanan bisa segera disantap.
Sebagai contoh, kelas berisi 30 siswa akan mendapatkan 30 porsi nasi, sayuran, dan lauk yang disajikan langsung di ruangan tersebut.
“Kalau di kelas ada 30 orang, dia bawa 30 porsi nasi, sayur, lauk, ditaruh di kelas, dia sajikan, dia makan, dia beresin, kemudian selesai.”
“Jadi hangat-hangat, enggak perlu diangetin karena dibawanya hangat-hangat, dijaga suhunya di 60 derajat minimal,” kata Sudaryono.
Pengaturan suhu menjadi salah satu aspek penting dalam mekanisme baru tersebut karena makanan harus dipertahankan pada temperatur minimal 60 derajat Celsius selama proses penyajian.
Dengan mekanisme ini, siswa tidak perlu menunggu makanan dipanaskan kembali sebelum menyantap menu MBG.
Siswa Bisa Menambah Makanan
BGN juga menyiapkan fleksibilitas porsi melalui penyediaan makanan tambahan atau cadangan yang dapat dikonsumsi siswa apabila masih merasa lapar.
Setiap anak tetap memperoleh makanan berdasarkan standar takaran dan kebutuhan gizinya, sementara persediaan tambahan disiapkan untuk mengakomodasi kebutuhan konsumsi.
“Jadi orangnya dapat porsi sesuai dengan takaran gizinya tapi masih ada spare, nah spare-nya itu orang bisa.”
“Kalau masih lapar bisa nambah jadi ini, so far so good dan kami ingin ini mandatory, harus dilaksanakan seluas-luasnya terhadap semua dapur dan semua sekolah,” jelasnya.
Selain membantu memenuhi kebutuhan makan siswa, pola tersebut diharapkan membuat makanan yang diproduksi lebih banyak dikonsumsi sehingga sisa hidangan dapat diminimalkan.
BGN bahkan menginginkan metode prasmanan menjadi standar pelaksanaan MBG yang diterapkan secara lebih luas di berbagai sekolah dan dapur pelayanan.
Sekolah Besar Bisa Memiliki Dapur Sendiri
Dalam penerapannya, BGN mempertimbangkan jumlah peserta didik untuk menentukan model penyediaan makanan yang paling sesuai.
Sekolah dengan kapasitas besar, seperti yang memiliki sekitar 3.000 siswa, berpeluang mendapatkan fasilitas dapur langsung di lingkungan sekolah.
Sementara itu, sekolah dengan jumlah peserta didik lebih kecil, misalnya kurang dari 1.000 orang, dapat dilayani melalui dapur terpusat atau central kitchen.
Pembagian model pelayanan tersebut diharapkan membuat distribusi makanan lebih efisien sekaligus menjaga kualitas hidangan sebelum diterima siswa.
Belajar dari Jepang dan Negara Eropa
Sudaryono menegaskan bahwa konsep MBG prasmanan bukan metode yang dikembangkan tanpa referensi, melainkan mengadopsi praktik penyelenggaraan makanan sekolah yang telah diterapkan di sejumlah negara.
Jepang dan beberapa negara Eropa menjadi contoh yang dipelajari BGN dalam menyusun sistem penyajian makanan bergizi bagi peserta didik.
“Ini adalah best practice yang kami belajar dari banyak negara dan beberapa negara salah satunya Jepang, kemudian ada dari Eropa juga kami lihat, caranya sama. Jadi sebetulnya ini best practice bukan karangan saya,” pungkasnya.
Perluasan sistem prasmanan menjadi salah satu langkah BGN untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG, terutama dalam aspek keamanan pangan, ketepatan penyajian, dan pemenuhan kebutuhan gizi siswa.
Dengan target maksimal 10.000 dapur hingga akhir 2026, keberhasilan penerapannya akan bergantung pada kesiapan infrastruktur, pengawasan suhu makanan, serta konsistensi standar keamanan pangan di setiap sekolah dan SPPG.***
