JAKARTA – Pemerintah menyiapkan terobosan baru dalam pengadaan bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui platform digital bernama Loka MBG.
Aplikasi yang dikembangkan Badan Gizi Nasional (BGN) ini akan menjadi penghubung antara dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kelompok petani dan peternak di berbagai daerah.
Melalui sistem marketplace tersebut, produsen pangan lokal diharapkan memperoleh akses pasar lebih luas sekaligus mendapatkan kepastian harga dalam memasok kebutuhan dapur MBG.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, Loka MBG akan melibatkan asosiasi dan koperasi petani serta peternak sebagai pihak yang menawarkan produk langsung kepada jaringan dapur MBG.
“Nah kami ingin membangun marketplace-nya MBG. Nah kami namakan Loka MBG.”
“Siapa yang masuk ke dalam marketplace ini, asosiasi dan koperasi peternak dan petaninya.”
“Jadi asosiasinya langsung dan dijual dengan harga acuan pemerintah,” ujar Sudaryono dalam acara refleksi 100 hari kerja pimpin BGN dengan tema ‘Transformasi MBG 2.0’ di Jakarta, Kamis (29/10).
Loka MBG Atasi Persoalan Harga di Tingkat Petani
Salah satu persoalan yang ingin dibenahi melalui platform ini adalah belum optimalnya dampak peningkatan permintaan pangan MBG terhadap harga jual di tingkat produsen.
Sudaryono mencontohkan komoditas telur yang permintaannya meningkat seiring bertambahnya kebutuhan menu MBG, tetapi harga di sejumlah sentra produksi belum menunjukkan kenaikan.
Padahal, BGN telah mendorong penyajian menu telur sebanyak tiga hingga empat kali dalam sepekan untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
“Sekarang ini ada harga telur sangat murah di sentra-sentra telur. Kami sudah memperlakukan makan telur atau menu telur ini bisa 3-4 kali seminggu.”
“Tapi harga telur tidak kunjung naik. Kenapa tidak kunjung naik karena dapur-dapur itu membeli telur di harga murah, terus dia ngaku ke BGN di harga yang standar. Jadi dia nambah untung. Ini tidak boleh lagi kita biarkan,” jelasnya.
Melalui Loka MBG, BGN ingin memastikan proses pembelian bahan pangan berlangsung lebih transparan dan tidak merugikan produsen lokal.
Sistem harga acuan pemerintah diharapkan mencegah praktik pengadaan yang memanfaatkan perbedaan harga pembelian dan pelaporan oleh pengelola dapur.
Harga Acuan Pemerintah Jadi Dasar Transaksi
Skema perdagangan dalam Loka MBG dirancang agar pembelian bahan pangan tetap mengacu pada ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah.
Dengan mekanisme tersebut, produsen diharapkan memperoleh harga yang lebih layak ketika harga pasar sedang rendah, sementara dapur tetap memiliki pedoman pengadaan saat harga komoditas meningkat.
“Jadi pas harganya nanti tinggi, dia beli di harga acuan pemerintah yang lebih murah. Kalau harganya murah dia harus beli di harga yang lebih tinggi.”
“Sehingga kita MBG ini menjadi emerging market yang kemudian bisa mendistorsi inflasi, mendistorsi harga dan pasokan pangan di rakyat,” ujar Sudaryono.
BGN berharap besarnya kebutuhan bahan pangan untuk program MBG dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan pasar yang ikut memengaruhi keseimbangan harga dan ketersediaan komoditas.
Namun, efektivitas skema tersebut nantinya akan bergantung pada penerapan harga acuan, transparansi transaksi, serta keterlibatan langsung produsen dalam rantai pasok.
Tujuh Komoditas Jadi Prioritas Peluncuran
BGN tidak akan menerapkan marketplace Loka MBG secara serentak untuk seluruh jenis bahan pangan.
Pada tahap awal, terdapat tujuh komoditas utama yang disiapkan sebagai prioritas pengembangan platform tersebut.
Sudaryono menyampaikan, BGN menargetkan pelaksanaan peluncuran awal atau soft launching pada November 2026.
Selanjutnya, peluncuran besar atau grand launching direncanakan berlangsung pada Desember 2026.
“Ada tujuh komoditas utama Yang kami prioritaskan Insyaallah di November kami soft launching. Di Desember kami akan grand launching,” ungkapnya.
Tahapan tersebut menjadi bagian dari persiapan BGN untuk membangun sistem pengadaan pangan yang terintegrasi dengan kebutuhan dapur MBG.
Perputaran Uang MBG Diharapkan Dinikmati Petani hingga Kurir
Sudaryono menegaskan, manfaat ekonomi program MBG tidak boleh hanya terkonsentrasi pada penerima makanan dan pengelola dapur.
Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam rantai penyediaan bahan pangan juga harus memperoleh manfaat dari perputaran anggaran program tersebut.
Kelompok yang dimaksud mencakup petani, peternak, pelaku UMKM, koperasi, pengelola dapur, hingga tenaga distribusi yang mengantarkan bahan pangan.
“Jadi harus dikelola dengan benar Sehingga yang untung itu bukan hanya yang makan, tapi si penyedianya, UMKM-nya, dapurnya, yang makannya, peternaknya, petaninya, kurirnya, yang bawa barangnya itu harus menikmati keuntungan dari perputaran uang ini,” pungkas Sudaryono.
Kehadiran Loka MBG diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi produsen pangan lokal melalui akses pengadaan yang lebih terorganisasi.
Jika berjalan sesuai rencana, platform ini dapat memperpendek jalur distribusi sekaligus memperkuat hubungan antara kebutuhan program pemenuhan gizi dan produksi pangan dalam negeri.
Dengan demikian, pengembangan Loka MBG tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dapur MBG, tetapi juga menjadi instrumen penguatan rantai pasok yang melibatkan petani, peternak, koperasi, dan UMKM.***
