Pemerintah memberikan sinyal hijau terkait skema pendanaan program pembukaan rekening bank secara massal bagi seluruh rakyat Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menyokong saldo awal pendaftaran rekening warga.
Program inklusi keuangan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menugaskan dua bank BUMN utama, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI), sebagai lembaga penyedia rekening.
Menkeu Purbaya menilai pengalokasian dana APBN untuk saldo awal pendaftaran masih sangat masuk akal dan proporsional untuk ditanggung kas negara.
“Mungkin saja (menggunakan APBN). Kalau dihitung Rp50.000 dikalikan jumlah warga, secara keseluruhan angkanya tidak terlalu besar. Cadangan belanja pemerintah selalu ada dan saya lihat masih mencukupi,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/9/2026) dilansir dari Kompas.
Alokasi Rp11 Triliun Menyasar 200 Juta Penduduk
Penjelasan Menkeu memperkuat pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sebelumnya membeberkan kalkulasi awal proyek tabungan massal ini.
Airlangga menyebut bahwa pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp11 triliun (setara 600 juta dolar AS). Dana tersebut bakal dibagikan dalam bentuk saldo awal sebesar Rp50.000 per rekening kepada lebih dari 200 juta warga negara Indonesia.
“Anggarannya dari APBN. Kalau totalnya menyasar 200 juta penduduk, berarti kira-kira butuh sekitar 600 juta dolar AS atau sekitar Rp11 triliun,” ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Hingga saat ini, pemerintah masih mengkaji secara mendalam mekanisme penyaluran anggaran tersebut, apakah seluruh alokasi Rp11 triliun akan diserap dalam APBN Tahun Anggaran 2026 atau dipecah secara bertahap hingga APBN 2027.
Kehadiran rekening bank massal ini diproyeksikan bakal menjadi infrastruktur utama pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos), insentif ekonomi, serta mendorong efisiensi transaksi keuangan digital masyarakat hingga ke pelosok daerah.
