Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah rasionalisasi berskala besar dalam penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN secara resmi mengumumkan pencoretan sebanyak 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerima manfaat program di seluruh Indonesia.
Kebijakan pengeluaran (exclusion) ini menyasar sekolah-sekolah yang dinilai telah memiliki kemandirian finansial tinggi sehingga tidak lagi menjadi prioritas intervensi bantuan gizi negara.
“Hari ini kami telah mengeluarkan 1.653 sekolah dari daftar penerima manfaat MBG. Mayoritas dari sekolah yang kami keluarkan adalah sekolah swasta bertaraf internasional, satuan pendidikan yang bekerja sama dengan lembaga internasional/nasional, serta sekolah yang secara finansial sudah mandiri tanpa bergantung pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” tegas Kepala BGN dalam keterangan resminya.
Pemetaan Nasional: 340 Ribu Sekolah Terlayani, 240 Ribu Masih Mengantre
Berdasarkan data hasil pemetaan dan sinergi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag), total unit sekolah di Indonesia mencapai lebih dari 580.000 satuan pendidikan—mencakup sekolah negeri, madrasah, hingga pondok pesantren.
Dari jumlah tersebut, program MBG saat ini telah menjangkau lebih dari 340.000 sekolah. Hal ini menandakan masih terdapat sekitar 240.000 sekolah yang menunggu giliran pemerataan layanan.
“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum tersentuh MBG. Seluruh permohonan ini akan kami investigasi secara mendalam untuk kemudian dilayani secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan tahapan kemampuan yang kami miliki,” lanjutnya.
Alihkan Prioritas ke Wilayah 3T dan Angka Stunting Tinggi
Penghematan alokasi dari pencoretan ribuan sekolah elite tersebut akan dialihkan secara langsung untuk mempercepat akselerasi di kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), serta wilayah dengan prevalensi stunting kategori tinggi.
BGN mencatat, wilayah seperti Maluku dan Papua masih memiliki sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terjangkau fasilitas dapur gizi. Kawasan ini kini ditempatkan pada barisan terdepan penerima manfaat.
Guna menopang perluasan jangkauan tersebut, BGN bakal meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPBG) atau dapur operasional baru di titik-titik prioritas secara terukur.
“Wilayah 3T seperti Maluku, Papua, serta daerah berangka stunting tinggi menjadi prioritas utama kami. Pembukaan dapur SPBG akan terus dilakukan secara bertahap dan terukur agar implementasinya berjalan aman, efisien, dan benar-benar tepat sasaran sebagaimana yang kita harapkan bersama,” pungkasnya.
