JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih melanda sejumlah wilayah Indonesia di tengah kemarau yang masih berlangsung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sekitar 56 hektare lahan terbakar dalam periode 1-2 Oktober 2026, sementara ribuan warga di Jawa Tengah dan Maluku harus mendapat pasokan air bersih.
Karhutla tercatat terjadi di lima kabupaten/kota yang tersebar di Maluku, Maluku Utara, dan Jawa Tengah. Sebagian besar kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan, namun penanganan masih berlangsung di sejumlah titik.
Kebakaran dengan luasan terbesar terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Api mulai merambat sejak Selasa (29/9) di Desa Saalas, Kecamatan Bula, dan Desa Silohan, Kecamatan Bula Barat.
Kondisi vegetasi yang mengering akibat kemarau panjang ditambah embusan angin kencang membuat api cepat meluas. Hingga Kamis (1/10), sekitar 40 hektare lahan terbakar sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan.
Karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Di Kabupaten Rembang, api membakar sekitar satu hektare rumpun bambu, kebun tebu, dan lahan jati di Desa Karasgede, Kecamatan Lasem.
Di Wonogiri, kebakaran melanda kawasan hutan Petak 23 D dan 23 A yang berada di Desa Giriwono, Kecamatan Wonogiri, serta Desa Sendangijo, Kecamatan Selogiri. Luas lahan yang terbakar mencapai sekitar empat hektare.
Sementara di Kabupaten Grobogan, api menghanguskan sekitar dua hektare ladang jagung di Desa Karangrejo. Kebakaran di tiga wilayah Jawa Tengah tersebut berhasil ditangani oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD bersama unsur pemerintah daerah dan masyarakat.
Namun, penanganan karhutla masih berlangsung di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Api membakar kawasan lahan kosong di Desa Kayasa dan Desa Gosale, Kecamatan Oba Utara, sejak Kamis (1/10).
Tiupan angin kencang membuat api membakar sekitar sembilan hektare hutan dan lahan. Hingga Jumat (2/10), TRC BPBD Provinsi Maluku Utara masih melakukan penanganan untuk mengendalikan kebakaran.
Di tengah ancaman karhutla, kemarau juga mulai memperparah persoalan ketersediaan air bersih di sejumlah daerah.
Di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, debit sumur warga di Desa Piru mengalami penurunan. Kondisi tersebut membuat sekitar 80 kepala keluarga kesulitan memperoleh air bersih.
BPBD setempat telah menyalurkan 8.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak.
Krisis air bersih juga terjadi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sebanyak 1.327 kepala keluarga atau sekitar 4.242 jiwa di Desa Kalirejo, Kecamatan Singorojo, dan Desa Kedungasri, Kecamatan Ringinarum, terdampak kondisi tersebut.
Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD bersama PMI Kabupaten Kendal terus menyalurkan bantuan air bersih. Total distribusi air yang telah disalurkan ke wilayah terdampak mencapai sekitar 900.000 liter dengan dukungan sejumlah pihak, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Selain karhutla dan kekeringan, bencana akibat cuaca ekstrem juga terjadi di Kabupaten Nias, Sumatera Utara.
Angin kencang yang menerjang Desa Hiligeho Sogawu, Kecamatan Tabag Nasa, pada Selasa (29/9), mengakibatkan sembilan rumah dan sejumlah perahu milik warga mengalami kerusakan.
BPBD Kabupaten Nias menyatakan kondisi di wilayah terdampak telah kembali kondusif setelah dilakukan pendataan dan koordinasi penanganan.
Di tingkat nasional, pengendalian karhutla terus diperkuat, khususnya di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
Penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang disesuaikan dengan kondisi cuaca di masing-masing wilayah.
Langkah tersebut dilakukan di tengah potensi curah hujan yang masih rendah hingga menengah di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan prakiraan BMKG melalui Curah Hujan Kumulatif Dasarian I Oktober 2026, kondisi tersebut berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
BNPB mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla dan kekeringan. Warga diminta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api.
Masyarakat juga diminta menggunakan air secara bijak dan mengikuti perkembangan informasi cuaca serta peringatan dini dari BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah.
