Presiden RI Prabowo Subianto resmi memandu pengambilan sumpah jabatan jajaran anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/10/2026) sore. Mantan Menko PMK Pratikno dipercaya memimpin lembaga penasihat tertinggi ini sebagai Ketua, didampingi jajaran tokoh nasional dari pelbagai latar belakang.
Di antara 26 nama yang mengucap sumpah setia kepada UUD 1945 dan etika jabatan di hadapan Presiden, kehadiran pengamat politik vokal Rocky Gerung menjadi salah satu yang paling menyita perhatian publik.
Pengangkatan figur yang dikenal tajam dalam mengkritik kebijakan kekuasaan ini langsung mengundang pertanyaaan mengenai batas peran dan posisinya di lingkaran dalam pemerintahan.
Fungsi Etis, Bukan Teknis: Membentang Jarak dari Isu Harian
Sesaat usai pelantikan, Rocky Gerung membeberkan secara filosofis pandangannya mengenai esensi Wantimpres. Menurutnya, publik perlu membedakan antara peran eksekutif teknis yang dijalankan kabinet dengan peran penasihat yang diemban Wantimpres.
“Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Kedudukan etis adalah kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberikan pertimbangan tentang arah kebijakan tersebut agar tetap selaras dengan visi Presiden,” jelas Rocky di Kompleks Istana Kepresidenan.
Rocky menegaskan bahwa Wantimpres bekerja layaknya oversight committee (komite pengawas) dalam kacamata publik. Tugas utamanya bukan menyelesaikan persoalan taktis harian, melainkan melakukan pemantauan situasi politik dan kebudayaan secara mendalam.
“Dewan ini bukan untuk melayani pertanyaan-pertanyaan konkret harian. Diperlukan kontemplasi, evaluasi, bahkan kemampuan untuk ‘berfantasi’ tentang masa depan Republik. Tanggung jawab utama setiap anggota adalah tanggung jawab etis individual, bukan kepentingan kelompok,” tegasnya.
Garis Tegas Antara Kabinet, Bakom, dan Wantimpres
Rocky juga memetakan pembagian peran antara lembaga-lembaga pendukung Presiden. Jika Kabinet bergerak di koridor politis-eksekutif dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) berfokus pada manajemen informasi publik, maka Wantimpres berakar pada penjagaan koridor etika kekuasaan.
“Urusan persepsi publik itu ranah Bakom. Tugas Dewan Pertimbangan adalah mengolah isu untuk diletakkan pada koridor etis. Ketajaman naluri sangat diandalkan untuk menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang keliru dalam persepsi publik terhadap kekuasaan, serta bagaimana mengolahnya secara positif demi kemajuan negeri,” ungkapnya.
Dengan landasan filosofis tersebut, Rocky menekankan bahwa keahlian individual dan kemampuan menangkap dinamika batiniah bangsa menjadi modal utama anggota Wantimpres dalam memberikan nasihat yang jujur, objektif, dan substantif kepada Presiden Prabowo Subianto.
