JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pascabanjir bandang November 2025 rampung pada akhir Desember 2026. Sejumlah fasilitas publik ditargetkan mulai beroperasi kembali pada akhir November 2026.
Pemulihan tersebut mencakup perbaikan jaringan air minum, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, serta rehabilitasi kompleks Kantor Bupati Aceh Tamiang. Ketiga sektor itu menjadi prioritas untuk mengembalikan pelayanan dasar masyarakat sekaligus mendukung aktivitas pemerintahan daerah.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penanganan pascabencana di wilayah Sumatra dilakukan secara bertahap. Setelah penanganan darurat dan pemulihan aksesibilitas, pemerintah kini memusatkan perhatian pada pembangunan kembali infrastruktur permanen.
“Yang kita kejar bukan hanya konektivitas kembali tersambung, tetapi juga memastikan infrastruktur yang dibangun kembali dapat memberikan pelayanan yang aman dan andal bagi masyarakat,” kata Dody dalam keterangan resminya.
Percepatan pembangunan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU. Meski mengejar tenggat penyelesaian, pemerintah tetap menekankan kualitas pekerjaan agar infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi sesuai kebutuhan masyarakat.
Kepala BPBPK Aceh Tommy Permadhi mengatakan, seluruh pekerjaan terus didorong agar selesai sesuai jadwal tanpa mengabaikan mutu pembangunan.
“Seluruh pekerjaan terus kami dorong agar dapat selesai sesuai target, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Tommy.
Salah satu prioritas pemulihan adalah penyediaan air minum. Kementerian PU membangun dan merehabilitasi sejumlah Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk memperkuat pasokan air bersih bagi warga di wilayah terdampak.
Pekerjaan tersebut meliputi pembangunan IPA Kuala Simpang berkapasitas 50 liter per detik dan IPA Karang Baru dengan kapasitas 200 liter per detik. Di Kecamatan Rantau, pemerintah membangun IPA baru berkapasitas 20 liter per detik sekaligus merenovasi instalasi yang sudah ada dengan kapasitas 40 liter per detik.
Penguatan instalasi air minum itu diproyeksikan dapat mendukung pelayanan hingga 31.000 sambungan rumah (SR). Infrastruktur tersebut diharapkan membantu memulihkan akses masyarakat terhadap air bersih setelah bencana banjir bandang merusak sejumlah fasilitas.
Selain air minum, Kementerian PU juga meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kampung Durian atau TPA Rantau.
Peningkatan dilakukan melalui pembangunan sel *landfill* baru seluas 1,1 hektare. Fasilitas tersebut dirancang mampu menampung hingga 70 ton sampah per hari, dilengkapi sistem pengolahan air lindi serta akses jalan untuk menunjang kegiatan operasional.
Di sektor pemerintahan, rehabilitasi dilakukan terhadap Gedung Kantor Bupati Aceh Tamiang beserta kawasan di sekitarnya. Penataan mencakup lapangan upacara, taman, sistem drainase, dan area parkir.
Pemulihan kompleks perkantoran tersebut ditujukan untuk mendukung kembalinya aktivitas pemerintahan daerah setelah bencana.
Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menyambut baik perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan Kementerian PU. Menurut dia, pemulihan fisik infrastruktur di wilayahnya telah mendekati 80 persen.
“Alhamdulillah, berkat kerja keras dan dukungan Kementerian PU, khususnya Ditjen Cipta Karya, infrastruktur di Aceh Tamiang mulai pulih,” ujar Armia.
Ia menyampaikan, sejumlah fasilitas, termasuk kawasan TPA dan ruang terbuka hijau, mulai kembali dimanfaatkan masyarakat. Sementara itu, pengerjaan jaringan air minum masih terus berlangsung.
Meski pembangunan menunjukkan perkembangan, Armia menilai pemulihan infrastruktur perlu diikuti langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana serupa pada masa mendatang.
Ia mendorong pemerintah pusat menindaklanjuti rekonstruksi dengan penanganan struktural, salah satunya melalui normalisasi Sungai Tamiang.
Dengan target penyelesaian pada akhir 2026, Kementerian PU diharapkan dapat menuntaskan pemulihan infrastruktur dasar sekaligus mendukung kembalinya pelayanan publik di Aceh Tamiang. Di sisi lain, usulan normalisasi Sungai Tamiang menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam upaya mengantisipasi risiko banjir di masa mendatang.
