JAKARTA– Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membahas penguatan kerja sama TNI-Polri dalam memberantas narkotika, pertambangan ilegal, premanisme, hingga kejahatan siber. Salah satu langkah yang menjadi perhatian ialah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu TNI-Polri untuk menangani praktik pertambangan tanpa izin (PETI).
Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan silaturahmi di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/10/2026). Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi kedua institusi dalam menghadapi beragam ancaman keamanan, baik konvensional maupun yang berkembang seiring kemajuan teknologi.
Kapolri Suyudi menekankan pentingnya menjaga soliditas TNI-Polri, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga hingga jajaran daerah. Menurut dia, kerja sama kedua institusi dibutuhkan untuk memastikan penanganan berbagai persoalan keamanan berjalan secara terpadu.
“Kita ini merupakan keluarga besar yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Karena itu, soliditas dan sinergi TNI-Polri harus terus dipelihara, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Suyudi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut ialah peredaran gelap narkotika. Suyudi meminta jajaran meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan modus operandi pelaku, termasuk dugaan pemanfaatan rokok elektrik atau vape sebagai media peredaran narkotika cair.
Ia menegaskan, pemberantasan narkotika harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak yang diduga melindungi jaringan peredaran barang terlarang tersebut.
“Peredaran narkotika terus berkembang dengan berbagai modus dan jalur penyelundupan. Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kerja sama dalam pemberantasannya. Tidak boleh ada kompromi terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk pihak yang membekingi kejahatan tersebut,” tegasnya.
Selain narkotika, praktik pertambangan ilegal juga masuk dalam agenda pembahasan. Untuk menangani aktivitas pertambangan tanpa izin, TNI dan Polri menyepakati pembentukan Satgas Terpadu. Langkah ini diarahkan untuk menindak praktik penambangan liar sekaligus melindungi kekayaan alam negara.
Pembentukan satgas tersebut menjadi salah satu bentuk koordinasi lintas institusi dalam menghadapi kejahatan yang memerlukan penanganan bersama. Namun, rincian mengenai struktur, personel, maupun waktu pelaksanaan tugas satgas tidak dijelaskan dalam keterangan yang disampaikan.
Persoalan premanisme turut menjadi perhatian. Aksi pemalakan dan gangguan ketertiban dinilai perlu ditangani karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta menghambat kegiatan perekonomian.
Di tengah perkembangan teknologi, Suyudi juga menyoroti tantangan keamanan di ruang digital. Serangan siber dan pemalsuan identitas menjadi persoalan yang membutuhkan penguatan sistem perlindungan serta koordinasi antarlembaga.
Menurut dia, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan aparat dalam mengantisipasi berbagai modus kejahatan baru. Penguatan infrastruktur keamanan siber dan penerapan sistem identitas digital yang terverifikasi dinilai penting untuk melindungi masyarakat.
“Kita juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Penguatan keamanan siber dan sistem identitas digital menjadi bagian penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah,” jelas Suyudi.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyambut positif upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Polri. Menurut dia, komunikasi yang dilakukan secara berkala diperlukan untuk merespons perkembangan situasi strategis global serta potensi gangguan keamanan di dalam negeri.
Sinergi kedua institusi, lanjut pembahasan tersebut, tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga dukungan terhadap program prioritas pemerintah.
Dua bidang yang turut menjadi perhatian ialah ketahanan pangan dan energi nasional. Keterlibatan TNI-Polri dalam mendukung agenda tersebut menjadi bagian dari koordinasi yang dibahas dalam pertemuan di Mabes TNI.
Penguatan sinergi ini menempatkan pemberantasan narkotika, penanganan tambang ilegal, penindakan premanisme, dan pengamanan ruang digital sebagai sejumlah fokus kerja sama kedua institusi. Implementasi langkah-langkah tersebut akan menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keamanan dan stabilitas nasional.
