JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Taufiq R. Abdullah, mendesak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Prancis dan Italia meningkatkan pemantauan keamanan serta memperkuat layanan perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI). Langkah ini diperlukan menyusul gelombang demonstrasi yang meluas dan diwarnai bentrokan hingga penjarahan di sejumlah wilayah kedua negara tersebut.
Taufiq menilai, pemantauan situasi secara berkala penting agar pelajar, pekerja migran, dan wisatawan Indonesia dapat menghindari kawasan rawan kericuhan. Informasi yang akurat dari perwakilan diplomatik juga dibutuhkan sebagai panduan bagi WNI untuk menentukan langkah aman di tengah situasi yang berkembang.
“Saya yakin perwakilan kita di sana sudah paham menghadapi situasi ini. Yang jelas perlu meningkatkan pemantauan perkembangan situasi keamanan sebagai bahan panduan bagi WNI agar masyarakat tahu wilayah mana yang harus dihindari,” ujar Taufiq di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Taufiq merespons eskalasi demonstrasi di Prancis yang berlangsung sejak 17 Oktober 2026. Aksi yang awalnya melibatkan pelajar tersebut berkembang menjadi protes terkait kenaikan biaya hidup dan kemudian diwarnai bentrokan serta penjarahan.
Pada saat bersamaan, gelombang demonstrasi juga terjadi di sejumlah kota utama di Italia. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk WNI yang tinggal, belajar, maupun bepergian di kedua negara.
Menurut Taufiq, keselamatan harus menjadi pertimbangan utama bagi seluruh WNI di wilayah terdampak. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mendekati lokasi demonstrasi, terutama ketika situasi mulai memanas dan berpotensi memicu bentrokan.
“Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Saya percaya teman-teman di sana akan menghindari lokasi demonstrasi yang berpotensi bentrok dan tidak mengambil risiko dengan mendekati kerumunan,” katanya.
Selain meningkatkan pemantauan, Taufiq meminta KBRI di Paris dan Roma memastikan saluran komunikasi darurat dapat diakses WNI selama 24 jam. Ketersediaan jalur komunikasi yang responsif dinilai penting agar warga dapat segera meminta bantuan ketika menghadapi situasi yang membahayakan keselamatan.
Ia juga mendorong penyampaian informasi dan imbauan keselamatan secara berkala melalui media sosial resmi perwakilan RI. Informasi tersebut diharapkan mencakup perkembangan situasi keamanan, wilayah yang perlu dihindari, serta langkah yang harus dilakukan apabila kondisi di sekitar tempat tinggal atau kampus memburuk.
“KBRI perlu mengambil langkah tepat agar WNI tidak panik dengan memberikan informasi berkala melalui kanal resminya. Jika situasi di tempat tinggal atau kampus memburuk, segera cari lokasi aman dan ikuti arahan otoritas setempat,” tegasnya.
Taufiq turut mengingatkan WNI agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi mengenai perkembangan demonstrasi. Informasi keliru, termasuk kabar mengenai penutupan wilayah, berisiko menimbulkan kebingungan ketika masyarakat membutuhkan panduan untuk mengambil keputusan.
Karena itu, ia meminta WNI mengutamakan informasi dari kanal resmi KBRI, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), serta otoritas setempat. Setiap kabar yang beredar di media sosial maupun saluran komunikasi lainnya perlu diperiksa kebenarannya sebelum diteruskan kepada orang lain.
“Jangan mudah percaya hoaks. Pastikan informasi diperoleh dari kanal resmi KBRI, Kementerian Luar Negeri, dan otoritas setempat. Periksa kebenarannya terlebih dahulu sebelum menyebarkan kabar,” ucap legislator asal Jawa Tengah tersebut.
Lebih lanjut, Taufiq mendesak Kementerian Luar Negeri menyusun dan memperbarui panduan evaluasi risiko secara berkelanjutan, terutama di wilayah Eropa yang mengalami gejolak keamanan. Panduan tersebut diperlukan agar langkah perlindungan terhadap WNI dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi di masing-masing wilayah.
Ia menekankan bahwa perlindungan WNI di luar negeri tidak cukup hanya melalui pemantauan, tetapi juga harus didukung informasi yang konsisten, petunjuk keselamatan yang jelas, dan jalur bantuan yang dapat merespons kebutuhan warga dengan cepat.
“Penyampaian informasi yang konsisten merupakan bagian penting dari upaya perlindungan WNI di luar negeri. KBRI harus memastikan setiap panduan memuat langkah keselamatan yang terukur dan jalur bantuan yang responsif,” pungkas Taufiq.
