JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, mendesak aparat penegak hukum dan institusi TNI untuk mengusut tuntas skandal judi online (judol) di rumah dinas Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur. Proses hukum ditegaskan tidak boleh berhenti pada penangkapan 11 warga sipil yang bertindak sebagai operator lapangan semata.
“Kasus ini jangan berhenti pada 11 orang warga sipil yang ditangkap. Harus diusut siapa yang memberikan akses, siapa yang melindungi, dan siapa saja yang terlibat dalam jaringan judi online tersebut,” ujar Oleh Soleh di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Oleh Soleh menanggapi hasil penggerebekan pada Minggu (4/10/2026) yang membongkar markas judi online di rumah fasilitas negara yang ditempati Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap (Kasi Intel Gartap)-1/Jakarta, Letkol Inf A. Pengusutan menyeluruh dituntut menyasar pihak yang menyewakan hingga penyedia perlindungan aktivitas ilegal tersebut. “Sulit diterima jika rumah dinas TNI bisa dijadikan markas judi online tanpa ada yang mengetahui. Penyidik harus mendalami apakah ada pihak yang memberikan perlindungan atau membekingi aktivitas tersebut,” tegasnya.
Legislator PKB asal Jawa Barat XI ini meminta dugaan keterlibatan Letkol Inf A diperiksa secara serius dan transparan oleh POM TNI. Penyelidikan mendalam dibutuhkan guna memastikan apakah yang bersangkutan bertindak sendiri atau melibatkan jejaring perwira lain di internal militer. “Harus didalami keterlibatannya dalam judi online itu, apakah bertindak sendiri atau ada jaringan lain. Jangan sampai pemeriksaan hanya menyasar operator di lapangan, sementara pihak yang memfasilitasi tidak tersentuh,” katanya.
Ia mendesak institusi TNI memproses hukum setiap oknum prajurit yang terbukti memfasilitasi maupun membekingi sindikat perjudian. Penegakan disiplin dan hukum militer tanpa tebang pilih sangat penting guna menjaga kehormatan institusi pertahanan negara di mata publik. “Jangan ada tebang pilih, siapa pun yang terlibat harus diproses termasuk apabila ditemukan keterlibatan oknum anggota TNI. Institusi TNI harus menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum,” ucap Oleh Soleh.
Oleh Soleh juga meminta tim penyidik gabungan menelusuri aliran transaksi keuangan (transaksi perbankan) serta memblokir rekening penampung milik sindikat tersebut. Pembongkaran jaringan operasional hingga ke akar-akarnya diperlukan untuk memutus mata rantai kejahatan finansial digital. “Aparat penegak hukum dan TNI harus menelusuri aliran dana dan jaringan operasionalnya agar penanganan tidak hanya menyelesaikan kasus di permukaan. Kita harus memutus seluruh sarana yang dipakai sindikat,” ujarnya.
Pemberantasan perjudian online yang makin meresahkan masyarakat dinilai Oleh membutuhkan komitmen ketegangan hukum yang luar biasa dari seluruh instrumen negara. Kelalaian dan pembiaran terhadap pengalihan fungsi aset militer tidak boleh lagi terulang di masa mendatang. “Negara tidak boleh kalah oleh sindikat judi online. Bongkar jaringannya sampai ke akar-akarnya, ungkap semua pihak yang terlibat, dan tindak tegas berdasarkan hukum,” pungkasnya.
