JAKARTA – Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta tercatat sebesar 3,96 persen pada Maret 2026. Angka tersebut turun dibandingkan September 2025 yang mencapai 4,03 persen, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan capaian tersebut saat memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta triwulan III 2026 di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Pramono menilai penurunan persentase penduduk miskin menjadi salah satu indikator membaiknya kondisi sosial ekonomi di Ibu Kota. Selain kemiskinan, pemerintah daerah juga mencatat perkembangan pada indikator ketenagakerjaan.
Jumlah Penduduk Miskin Berkurang 6.500 Orang
Berdasarkan rilis resmi BPS DKI Jakarta pada 5 Agustus 2026, jumlah penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2026 mencapai 432.620 orang. Jumlah tersebut berkurang sekitar 6.500 orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 439.120 orang.
Secara persentase, tingkat kemiskinan turun 0,07 poin persentase, dari 4,03 persen menjadi 3,96 persen. Jika dibandingkan dengan Maret 2025, ketika jumlah penduduk miskin mencapai 464.870 orang, terjadi pengurangan sekitar 32.250 orang dalam setahun.
BPS juga mencatat garis kemiskinan Jakarta pada Maret 2026 sebesar Rp925.525 per kapita per bulan. Angka ini menjadi acuan statistik untuk mengukur batas minimum pengeluaran yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Tingkat Pengangguran Jakarta Ikut Menurun
Selain penurunan kemiskinan, Pramono menyampaikan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Jakarta juga mengalami perbaikan.
Menurut pemaparannya, tingkat pengangguran terbuka turun dari 6,03 persen menjadi 5,79 persen. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 66,05 persen, meningkat 0,57 poin persentase dibandingkan Februari 2026.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut menjalankan program Mobile Training Unit untuk meningkatkan keterampilan masyarakat agar lebih siap memasuki dunia kerja.
Pelatihan tersebut mencakup berbagai bidang, antara lain tata rias, tata rambut, menjahit, hingga bahasa asing. Pelaksanaannya melibatkan kerja sama dengan sekitar 214 perusahaan.
Pramono menjelaskan bahwa kemampuan bahasa asing menjadi salah satu keterampilan yang dibutuhkan calon pekerja, termasuk bagi mereka yang ingin mencari kesempatan kerja di luar negeri.
Pemprov DKI Jakarta juga telah memberikan pembekalan bahasa kepada sejumlah calon tenaga kerja yang dipersiapkan untuk bekerja di negara seperti Jerman dan Jepang.
Penurunan Kemiskinan Perlu Diikuti Perluasan Kesempatan Kerja
Meski persentase kemiskinan turun, data tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh persoalan ekonomi masyarakat telah teratasi. Garis kemiskinan Jakarta yang mencapai Rp925.525 per kapita per bulan menunjukkan pentingnya memperhatikan biaya kebutuhan dasar di Ibu Kota.
Karena itu, upaya mengurangi kemiskinan perlu berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, serta program perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Penurunan jumlah penduduk miskin menjadi perkembangan positif bagi Jakarta. Namun, keberlanjutan capaian tersebut tetap bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga akses masyarakat terhadap pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
