JAKARTA – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengidentifikasi sejumlah persoalan di kawasan perbatasan Papua dan Kalimantan Utara melalui forum koordinasi bersama para Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) secara daring dari Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Rabu (28/10/2026).
Pembahasan mencakup kebutuhan air bersih, pengelolaan sampah, ketersediaan ambulans, serta pengawasan jalur tidak resmi di kawasan perbatasan Papua.
Sementara itu, sejumlah PLBN di Kalimantan Utara menghadapi kendala koordinasi karena belum tersedianya mitra (counterpart) dari pihak Malaysia.
Maruli menyampaikan bahwa seluruh persoalan yang dilaporkan akan dipelajari untuk menentukan langkah penanganan. Persoalan yang memungkinkan untuk segera ditangani akan diprioritaskan, sedangkan kebutuhan lainnya dimasukkan dalam perencanaan.
“Saya akan pelajari semua, mana yang bisa kita segera kerjakan, mana yang kita rencanakan,” ujar Maruli.
Terkait kebutuhan dasar, Maruli menempatkan penyediaan air bersih sebagai salah satu prioritas dalam waktu dekat. Ia juga mempertimbangkan penggunaan sarana pengeboran untuk memastikan ketersediaan sumber air di kawasan PLBN.
“Nanti mungkin kalau soal air, saya coba akan prioritaskan dalam waktu dekat ini, semua PLBN kita kerjakan untuk air bersihnya,” katanya.
Selain air bersih, BNPPDT turut memprioritaskan penanganan sampah dan pemenuhan sarana kesehatan. Maruli menyebutkan bahwa pengolahan sampah menggunakan incinerator tengah dipersiapkan melalui proses legalisasi untuk mempermudah penanganan sampah di kawasan perbatasan.
“Masalah-masalah kebersihan, sampah, ambulans yang seperti itu, mungkin kita akan jadikan prioritas nanti,” ungkapnya.
Ketersediaan ambulans di setiap PLBN juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Sarana ini dibutuhkan untuk mendukung penanganan medis masyarakat, khususnya di kawasan yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan.
Maruli menegaskan bahwa penanganan persoalan perbatasan akan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensinya. Ia juga menyinggung upaya penguatan kewenangan kelembagaan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program.
“Saya akan nanti lihat mana kira-kira yang akan kita bisa segerakan dan juga kita akan rencanakan. Tapi mudah-mudahan nanti setelah kita bisa menjadi badan dan ada kepala badannya yang dilantik oleh Presiden, kita bisa punya kewenangan lebih yang sedang kita susun,” jelasnya.
Melalui forum koordinasi ini, BNPPDT menghimpun kebutuhan dan kendala di setiap PLBN sebagai dasar penentuan prioritas program. Upaya tersebut diarahkan untuk memperbaiki layanan dasar dan mendukung kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan.
