JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sejumlah langkah penguatan pengawasan untuk menekan risiko insiden keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan program tersebut.
Pihaknya menargetkan tidak ada lagi anak yang mengalami gangguan kesehatan akibat persoalan keamanan makanan MBG.
“Bagaimana caranya, tidak boleh ada satu anak pun yang mengalami insiden keamanan pangan! Itu adalah target kita paling utama,” ujar Sudaryono, dalam acara refleksi 100 hari kerja di Usmar Ismail, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Menurutnya, persoalan keamanan pangan merupakan tantangan serius yang membutuhkan pembenahan menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses distribusi makanan.
Karena itu, BGN akan memperketat pengawasan terhadap kualitas hidangan dan aktivitas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
6 Langkah BGN Mencegah Insiden Keamanan Pangan MBG
BGN menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memastikan makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan.
Berikut enam langkah yang akan diperkuat dalam pelaksanaan program MBG.
1. Memperketat SOP Pengolahan dan Penyajian Makanan
BGN akan meningkatkan kedisiplinan pengelola SPPG dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), khususnya pada tahapan pengolahan, penyimpanan, dan penyajian makanan.
Pengawasan tersebut diperlukan agar setiap dapur MBG menjalankan prosedur keamanan pangan secara konsisten.
2. Mengendalikan Suhu dan Durasi Penyimpanan Makanan
Pengaturan suhu menjadi perhatian penting karena makanan berisiko mengalami kerusakan apabila terlalu lama berada dalam kondisi penyimpanan yang tidak tepat.
Sudaryono mengingatkan bahwa makanan sebaiknya tidak dikonsumsi lebih dari empat jam setelah disiapkan.
Selain itu, penyimpanan pada suhu ruang selama lebih dari dua jam juga dapat meningkatkan risiko keamanan pangan.
“Kalau kita biarkan di suhu antara 5 sampai dengan 60 derajat, menu makanan yang kita makan dalam kurun waktu yang lama pasti basi, pasti rusak. Sehingga intinya adalah bagaimana mengatur waktu dan mengatur suhu makanan, SOP ini yang kami perketat,” imbuh dia.
3. Memasang Label Batas Waktu Konsumsi
BGN mendorong penggunaan label waktu konsumsi pada setiap paket makanan MBG.
Informasi tersebut akan membantu penerima manfaat mengetahui batas waktu yang dianjurkan untuk mengonsumsi makanan.
4. Menggunakan Segel pada Ompreng Makanan
Pemasangan segel pada wadah makanan juga menjadi bagian dari penguatan sistem keamanan distribusi MBG.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga kondisi makanan selama perjalanan dari dapur SPPG menuju sekolah atau lokasi penerima manfaat.
5. Memperluas Pemasangan CCTV di Dapur SPPG
BGN memperkuat pengawasan langsung terhadap aktivitas dapur melalui pemasangan kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV).
Saat ini, CCTV telah terpasang di 70 SPPG dan akan diperluas secara bertahap hingga 300 unit dapur.
BGN bahkan menargetkan sebanyak 5.000 hingga 10.000 SPPG terhubung dengan sistem pemantauan kantor pusat sampai akhir 2026.
“Jadi, dapur itu sebenarnya sudah memiliki CCTV lokal. Namun, yang ingin kami lakukan adalah memastikan bahwa rekaman CCTV tersebut juga dapat diakses oleh Komite Dapur dan terkoneksi dengan sistem pusat,” katanya.
6. Memantau Kepatuhan Kebersihan dan Proses Memasak
Melalui integrasi CCTV, BGN ingin memastikan seluruh aktivitas pengolahan makanan berjalan sesuai ketentuan.
Pengawasan mencakup kebersihan dapur, cara penyimpanan bahan baku, hingga penggunaan perlengkapan pelindung ketika memasak.
Pelanggaran seperti meletakkan bahan makanan langsung di lantai atau mengolah makanan tanpa sarung tangan diharapkan dapat terdeteksi lebih cepat.
Rasio Insiden Keamanan Pangan MBG Terus Menurun
Selain memperbaiki sistem operasional, BGN menggunakan indikator Incidents per Million Servings (IPMS) untuk mengukur tingkat kejadian insiden keamanan pangan.
Data yang disampaikan Sudaryono menunjukkan rasio IPMS Indonesia mengalami penurunan sepanjang 2025 hingga Oktober 2026.
Pada Januari–Desember 2025, rasio insiden tercatat sebesar 5,3 kejadian per satu juta porsi makanan.
Angka tersebut turun menjadi 3,9 pada Januari–Juli 2026 dan kembali membaik menjadi 3,6 selama Agustus–Oktober 2026.
Meski menunjukkan perkembangan positif, capaian Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara dan kawasan yang menjadi pembanding BGN.
Sudaryono menyebut Amerika Serikat memiliki rasio 0,1, Jepang 0,8, sedangkan Uni Eropa mencatat 1,3.
Perbandingan tersebut menjadi dorongan bagi BGN untuk terus memperbaiki standar keamanan makanan, meningkatkan kedisiplinan pengelola dapur, serta memperluas pengawasan.
“Doakan kami, dukung kami, kasih masukan, kasih kritikan, kasih saran, kasih apa pun itu agar bagaimana caranya kita bisa sampai di level Amerika, yakni nol. Kita ingin nol, tidak boleh ada satu orang pun (yang mengalami insiden keamanan pangan),” tegasnya.
BGN berharap penguatan SOP, pengendalian suhu makanan, penggunaan segel, serta integrasi CCTV dapat menekan risiko insiden dalam pelaksanaan MBG.
Target akhirnya bukan sekadar menurunkan angka kejadian, melainkan memastikan seluruh penerima manfaat mendapatkan makanan yang aman, layak, dan memenuhi standar kesehatan.***
