JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menduga sebagian gas alam Indonesia yang dikirim ke Singapura tidak seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi negara tersebut.
Bahlil mencurigai sebagian pasokan gas, khususnya dalam bentuk liquefied natural gas (LNG), justru diperdagangkan kembali oleh Singapura ke negara lain.
Dugaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan ekspor gas, sekaligus memastikan ketersediaan energi nasional tetap menjadi prioritas.
Meski memangkas sebagian pasokan, Bahlil memastikan keputusan pemerintah tidak melanggar perjanjian ekspor gas antara Indonesia dan Singapura.
Ekspor Gas Dipangkas 31 MMSCFD
Bahlil menjelaskan, total pasokan gas Indonesia yang dialirkan ke Singapura melalui jaringan pipa mencapai 409,5 juta kaki kubik standar per hari atau million standard cubic feet per day (MMSCFD).
Dari jumlah tersebut, pemerintah hanya mengurangi alokasi sebesar 31 MMSCFD sehingga volume pengiriman masih memenuhi ketentuan minimum dalam kontrak kedua negara.
“Sekarang ini kan yang kita lakukan pemotongan sebagian itu kan adalah 31 MM dari total 409 MM dari kontrak yang ada.”
“Kita belum melanggar kontrak karena ada batas minimum, kan? batas minimum itu belum kita lampaui, jadi nggak ada masalah,” katanya, di Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026.
Dengan demikian, kebijakan pengurangan ekspor tersebut tetap berada dalam koridor kesepakatan yang telah ditetapkan Indonesia dan Singapura.
Bahlil Soroti Perdagangan Ulang LNG
Selain pasokan melalui pipa, Indonesia juga mengirimkan gas dalam bentuk LNG menggunakan kapal pengangkut ke Singapura.
Bahlil menyebut terdapat 148 kargo LNG yang dikirim dengan total volume setara 1.480 MM sebagaimana disampaikan dalam keterangannya.
Ia memperkirakan tidak seluruh kargo tersebut digunakan untuk memenuhi konsumsi energi domestik Singapura.
“Kemudian yang kita ekspor juga adalah 148 kargo daripada LNG, 148 kargo itu setara dengan 1.480 MM, itu yang kita kirim.”
“Tapi keyakinan saya bahwa pengiriman 148 kargo itu tidak semuanya itu dipakai untuk kepentingan Singapura,” ujarnya menerangkan.
Menurut Bahlil, sebagian LNG tersebut kemungkinan dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan energi atau trading sebelum kembali dipasarkan ke negara lain.
“Tapi sebagian dijadikan sebagai trading untuk kemudian diekspor lagi ke negara lain. Tapi ada sebagian pasti untuk konsumsi mereka,” katanya.
Dugaan tersebut menunjukkan pemerintah tengah mencermati pemanfaatan gas Indonesia setelah dikirim ke negara pembeli, terutama terkait distribusi dan perdagangan di pasar internasional.
Ekspor Gas 2027 Masih Bergantung Kebutuhan Nasional
Mengenai kelanjutan pengiriman gas ke Singapura pada 2027, Bahlil belum memberikan kepastian apakah kebijakan pengurangan ekspor akan tetap diberlakukan.
Ia menyebut keputusan tersebut akan mempertimbangkan perkembangan kondisi pasokan dan kebutuhan energi di dalam negeri.
Pemerintah, kata dia, akan mengutamakan pemenuhan konsumsi domestik sebelum menentukan volume gas yang dapat dijual ke pasar luar negeri.
“Nanti kita lihat perkembanganlah, ya. Kan kita harus memprioritaskan kepentingan domestik kita, tapi kalau domestik kita sudah cukup, saya pikir kita harus juga mengirim ekspor ke negara lain,” kata Bahli, menegaskan.
Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menjaga ketahanan energi nasional agar kebutuhan industri, pembangkit listrik, dan konsumen dalam negeri tidak terganggu oleh aktivitas ekspor.
Pertemuan Menlu Singapura dengan Prabowo
Bahlil juga menanggapi kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan yang bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang.
Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara terperinci materi pembicaraan dalam pertemuan tersebut karena tidak terlibat langsung.
“Saya tidak tahu ya kemarin pembicaraannya seperti apa karena saya tidak ada di dalam pertemuan itu dengan Menlu.”
“Sepintasnya bahwa dia datang, sepintas lalu itu adalah Menlunya datang minta waktu untuk menghadap Bapak Presiden, dan Bapak Presiden memberikan waktu,” ujar Bahlil yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi .
Pemerintah masih akan melihat perkembangan hubungan kerja sama energi kedua negara sebelum menetapkan kebijakan ekspor berikutnya.
Dengan demikian, arah ekspor gas Indonesia pada 2027 akan sangat bergantung pada kecukupan pasokan nasional serta kepentingan strategis Indonesia dalam perdagangan energi global.***