Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur terus mendalami dugaan keterlibatan oknum pegawai Perum Bulog dalam kasus pengoplosan 600 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras subsidi yang seharusnya dialokasikan untuk menekan inflasi tersebut disulap menjadi beras kelas premium di sebuah lokasi penggerebekan di kawasan Matraman, Jakarta Timur.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP I Made Budi, menegaskan bahwa tim penyidik masih bergerak di lapangan untuk membongkar jaringan dan pihak-pihak yang memberi ruang bagi praktik kejahatan pangan ini.
“Saat ini kasusnya masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk mengurai keterlibatan pihak-pihak terkait,” kata Made saat dikonfirmasi, Jumat (30/10/2026).
Mentan Amran Sulaiman: “Ambil dari Gudang, Berarti Ada yang Terlibat!”
Dilansir dari Kompas, pengusut keberadaan pasokan beras subsidi ini mencuat usai penggerebekan gabungan Kementerian Pertanian dan Polres Metro Jakarta Timur di sebuah rumah penampungan di kawasan Kayu Manis, Matraman, Rabu (28/10/2026). Di lokasi tersebut, petugas menemukan ribuan karung beras SPHP yang telah dibongkar untuk dikemas ulang (repacking) menjadi merek beras premium.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kemarahannya atas dugaan rembesnya beras subsidi dari gudang resmi ke tangan mafia.
“Ini katanya diambil langsung dari gudang. Berarti kan ada yang terlibat di dalam. Nanti langsung kami cek. Jika ada pegawai yang terbukti bermain, sudah pasti dipecat dan kami minta diproses hukum secara tegas. Tidak boleh dibiarkan,” cetus Amran dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026).
Amran meyakini operasi pengoplosan ini tidak berdiri sendiri dan berpotensi telah berlangsung lama, melihat volume beras yang ditemukan mencapai ratusan ton—bahkan diduga telah menembus angka ribuan ton dalam jejak distribusinya.
Modus Operandi: Sulap Harga Rp12.500 Jadi Rp17.000 per Kg
Skema kejahatan ini menyasar margin keuntungan instan yang sangat menggiurkan. Beras SPHP yang dipatok pemerintah seharga Rp12.500 per kilogram dikemas ulang menggunakan kantong beras premium ternama, lalu dilepas ke pasaran dengan harga Rp17.000 per kilogram.
Dari selisih harga mencapai Rp4.500 per kilogram tersebut, para pelaku disinyalir meraup keuntungan ilegal hingga miliaran rupiah dari ratusan ton beras yang dioplos.
Pembersihan Internal: 8 Pejabat Bulog dan Bapanas Resmi Dicopot
Sebagai bentuk respons cepat, Mentan Amran Sulaiman mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada 10 pejabat dan pegawai di lingkungan Perum Bulog serta Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Kamis (29/10/2026).
Dari total 10 orang tersebut, delapan pejabat resmi dicopot dari jabatannya—terdiri dari enam pegawai Bulog Kanwil DKI Jakarta dan dua pejabat Bapanas—sementara dua pegawai Bulog lainnya dijatuhi Surat Peringatan (SP).
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa kendati delapan pejabat tersebut belum terbukti terlibat secara langsung dalam jaringan pengoplosan, pencopotan dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban komando atas kelalaian pengawasan (oversight) yang menyebabkan beras SPHP bocor dalam skala masif.
