JAKARTA – Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal menjadi salah satu indikator penilaian untuk mendapatkan insentif dari pemerintah pusat. Skema penghargaan dengan total anggaran Rp1 triliun pada 2027 itu diharapkan mendorong daerah semakin aktif meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, penambahan indikator MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan apresiasi kepada daerah yang mampu menjalankan program prioritas nasional dengan baik.
Menurut dia, skema insentif tersebut telah disiapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan sejumlah indikator penilaian yang selama ini digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah.
“Dana Rp1 triliun yang disediakan Kemendagri tersebut diperuntukkan bagi keberhasilan berbagai indikator pemda yang selama ini sudah berjalan. Kehadiran MBG akan melengkapi kriteria penilaian yang sudah ada,” ujar Sudaryono dalam acara Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala BGN di Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).
Dengan masuknya MBG dalam kriteria penilaian, pemerintah daerah tidak hanya didorong untuk memperluas pelaksanaan program, tetapi juga memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima manfaat.
Sudaryono menjelaskan, pemberian insentif kepada daerah berprestasi bukan hal baru. Pemerintah sebelumnya telah menerapkan skema serupa dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Dalam program tersebut, pemerintah daerah dengan kinerja terbaik memperoleh insentif sekitar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar per wilayah. Skema penghargaan itu kini menjadi salah satu acuan untuk mendorong daerah meningkatkan capaian dalam berbagai program prioritas nasional.
Selain pelaksanaan MBG, sejumlah indikator lain yang menjadi perhatian pemerintah mencakup keberhasilan mengendalikan inflasi, menekan angka pengangguran, serta mempercepat penurunan kemiskinan.
Indikator MBG Masih Dimatangkan
Meski telah masuk dalam rencana penilaian, pemerintah masih menyusun parameter untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program MBG di setiap daerah. BGN bersama pihak terkait tengah merumuskan indikator agar penilaian dilakukan secara objektif dan berdasarkan capaian yang terukur.
Sudaryono menyebut, terdapat sejumlah aspek yang dapat menjadi pertimbangan, mulai dari kontribusi program terhadap penurunan angka stunting hingga kualitas pelayanan MBG di lapangan.
“Kami sedang merumuskan indikator ini bersama BGN. Apakah fokusnya pada efektivitas penurunan angka stunting atau pada kualitas mutu pelayanan MBG di lapangan. Rumusan inilah yang sedang kami siapkan secara rinci,” tuturnya.
Menurut Sudaryono, penilaian nantinya tidak semata-mata berorientasi pada jumlah penerima manfaat. Kualitas makanan dan pelayanan juga menjadi hal penting agar program pemenuhan gizi tersebut dapat berjalan sesuai tujuan.
Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan turut memastikan pelaksanaan MBG berlangsung dengan baik, mulai dari pemenuhan kebutuhan penerima manfaat hingga kualitas layanan yang diberikan.
MBG Jadi Investasi Pembangunan Jangka Panjang
Sudaryono menegaskan, keberhasilan program MBG tidak bisa hanya diukur dari hasil dalam waktu singkat. Pemenuhan gizi anak merupakan bagian dari pembangunan jangka panjang yang hasilnya diharapkan dapat dirasakan pada masa mendatang.
“Ini merupakan bagian dari *long-term development* atau proses pembangunan jangka panjang. Tujuan utamanya adalah memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,” pungkasnya.
Melalui rencana pemberian insentif tersebut, pemerintah berharap pemerintah daerah semakin terpacu untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan program MBG. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan mampu menjaga kualitas pelaksanaan program sekaligus mendukung upaya peningkatan gizi anak Indonesia.
