Badan Gizi Nasional (BGN) terus mematangkan benteng akuntabilitas keuangan dan efisiensi pengadaan bahan pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN resmi menjalin kemitraan strategis dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengadopsi platform Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah (SIPLah) sebagai fondasi tata kelola belanja digital di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sinergi tersebut dimeteraikan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Dukungan Pengembangan Tata Kelola Belanja SPPG di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Lewat integrasi sistem ini, BGN menargetkan transformasi digitalisasi pembelanjaan dapat diterapkan secara menyeluruh di seluruh dapur SPPG di Indonesia mulai Januari 2027.
Kepala BGN, Sudaryono—yang akrab disapa Mas Dar—mengungkapkan bahwa langkah mengadopsi platform SIPLah merupakan strategi benchmarking yang terukur dibanding harus membangun infrastruktur digital baru dari nol.
“Kami melihat ini sebagai bentuk pembelajaran dari sistem yang sudah teruji dan berjalan sangat baik di Kemendikdasmen. Daripada membangun infrastruktur baru yang belum tentu teruji, lebih bijak adopsi sistem yang ada lalu disesuaikan dengan kebutuhan operasional SPPG,” terang Mas Dar, Jumat (30/10/2026).
Peta Jalan Implementasi: Dari 40 Dapur Uji Coba Menuju 26.700 SPPG
Proses pengintegrasian belanja modal bahan pangan ini telah memasuki tahap pilot project. Saat ini, sebanyak 40 dapur SPPG telah secara aktif menjalankan simulasi transaksi digital dengan melibatkan sekitar 400 vendor dan pemasok lokal.
BGN telah merancang tahapan ekspansi (roadmap) bertahap untuk menjangkau target total 26.700 dapur SPPG di seluruh wilayah Indonesia:
-
Nopember 2026: Pelaksanaan Soft Launching platform belanja terintegrasi.
-
Desember 2026: Peluncuran tahap lanjutan (Phase-2 Rollout).
-
Januari 2027: Implementasi penuh (Full Mandate) di seluruh jaringan dapur SPPG nasional.
“Sejauh ini uji coba berjalan sangat mulus. Harapannya, pada Januari tahun depan sistem ini sudah dapat diimplementasikan secara menyeluruh di 26.700 dapur. Namun, kami tetap melakukan evaluasi ketat atas kesiapan sistem. Jika memungkinkan dipercepat, tentu akan kami akselerasi,” jelas Mas Dar.
Dukungan Kemendikdasmen dan Peran Mitra PPMSE
Dalam skema kerja sama ini, Kemendikdasmen memberikan akses penuh terhadap basis data SIPLah, sinkronisasi sistem, serta pendampingan sumber daya manusia melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek).
Selain itu, skema ini melibatkan Mitra Pengelola Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Mitra PPMSE) yang bertindak sebagai penyedia lokapasar (e-marketplace) resmi guna memfasilitasi transaksi yang aman, transparan, dan tercatat secara real-time antara pengelola SPPG dan UMKM/pemasok bahan baku.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyambut hangat kolaborasi lintas lembaga ini demi memastikan transparansi dan ketepatan sasaran bantuan negara.
“Alhamdulillah, ini adalah kerja sama yang sangat strategis. Melalui tata kelola digital yang akuntabel ini, pelayanan MBG diharapkan makin tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh murid di Indonesia sebagai bagian dari visi Presiden melahirkan generasi sehat dan cerdas,” pungkas Abdul Mu’ti.
