JAKARTA – Seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditargetkan mulai menggunakan Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah (SIPLah) pada Januari 2027. Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menata sistem belanja kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih transparan dan akuntabel.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Dukungan Pengembangan Tata Kelola Belanja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Melalui kolaborasi ini, BGN akan memanfaatkan sistem SIPLah yang selama ini telah digunakan di lingkungan Kemendikdasmen.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pemanfaatan SIPLah merupakan bagian dari upaya mengembangkan sistem pengadaan yang telah memiliki pengalaman dalam mendukung kebutuhan belanja satuan pendidikan.
Menurutnya, BGN memilih mengadopsi sistem yang sudah berjalan daripada membangun mekanisme baru dari awal. Nantinya, sistem tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional dapur SPPG.
“Kami melihat ini sebagai pembelajaran dan benchmarking dari sistem yang memang sudah berjalan baik. Daripada membangun dari nol sesuatu yang belum tentu teruji, lebih baik kita mengadopsi yang sudah ada, lalu menyesuaikannya dengan kebutuhan SPPG,” ujar Sudaryono, dikutip Sabtu (31/10/2026).
Penerapan SIPLah diharapkan dapat membuat proses pengadaan kebutuhan dapur MBG berlangsung lebih tertata. Selain itu, sistem tersebut diharapkan mendukung transparansi transaksi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran di setiap SPPG.
Saat ini, integrasi SIPLah dengan sistem belanja dapur MBG masih dalam tahap uji coba. Sebanyak 40 dapur SPPG dan sekitar 400 pemasok telah dilibatkan untuk menguji penerapan sistem tersebut.
Uji coba ini menjadi bagian dari persiapan sebelum penerapan diperluas ke seluruh dapur SPPG. BGN sendiri memproyeksikan pembangunan sekitar 26.700 dapur untuk mendukung pelaksanaan program MBG di berbagai wilayah Indonesia.
Untuk mencapai target tersebut, penerapan SIPLah akan dilakukan secara bertahap. Setelah uji coba, BGN menjadwalkan soft launching pada November 2026, dilanjutkan peluncuran berikutnya pada Desember 2026.
Selanjutnya, penggunaan sistem tersebut ditargetkan berlaku penuh di seluruh dapur SPPG mulai Januari 2027.
Sudaryono mengatakan, evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem sebelum diterapkan dalam skala nasional. Evaluasi mencakup berbagai aspek, termasuk kesiapan infrastruktur digital dan sumber daya manusia yang akan mengoperasikannya.
Ia juga membuka peluang percepatan implementasi apabila seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai harapan.
“Kalau memungkinkan untuk dipercepat, tentu akan kami upayakan,” imbuhnya.
Dalam kerja sama ini, Kemendikdasmen turut memberikan dukungan melalui penyediaan akses data dan informasi SIPLah, pemutakhiran sistem secara berkala, serta pengembangan fitur sesuai kebutuhan BGN.
Kemendikdasmen juga menyiapkan tenaga ahli dan narasumber untuk mendukung pelaksanaan bimbingan teknis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan sistem tersebut.
Sementara itu, pelaksanaan transaksi pengadaan akan melibatkan Mitra Pengelola Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Mitra ini berperan sebagai penyedia platform lokapasar atau marketplace yang menghubungkan pengelola dapur SPPG dengan pemasok kebutuhan pangan.
Dengan skema tersebut, proses belanja bahan pangan untuk dapur MBG dapat dilakukan melalui ekosistem digital yang terintegrasi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyambut baik kerja sama antara kedua kementerian tersebut. Ia menilai kolaborasi ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya dalam memenuhi kebutuhan gizi peserta didik.
“Alhamdulillah, ini kerja sama yang sangat bagus. Ini juga bagian dari upaya menyukseskan program Bapak Presiden agar anak-anak kita tumbuh sehat dan semangat belajar,” tutur Abdul Mu’ti.
Melalui kerja sama tersebut, BGN dan Kemendikdasmen menargetkan sistem pembelanjaan dapur SPPG dapat berjalan lebih terstruktur. Penerapan SIPLah secara nasional pada awal 2027 diharapkan mendukung pengelolaan kebutuhan pangan dalam pelaksanaan program MBG.
