JAKARTA – Penyaluran Kredit Program Pemerintah mencatatkan kinerja positif dengan realisasi mencapai Rp 294,6 triliun hingga 27 Oktober 2026. Capaian yang didistribusikan kepada 4,24 juta debitur ini secara resmi melampaui total realisasi sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp 275,8 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa skema kredit ini merupakan instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi nasional dan memperluas penyerapan tenaga kerja.
“Kredit program bukan sekadar kredit bersubsidi, tetapi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional. Keberhasilannya kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat,” tegas Airlangga, Minggu (1/11/2026).
Porsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap total kredit UMKM mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 30,6%, atau naik lebih dari dua kali lipat dibanding posisi tahun 2019 yang sebesar 14,7%. Sepanjang 2026, penyaluran KUR sendiri telah terealisasi Rp 265,9 triliun kepada 4,12 juta debitur, menyentuh 90,1% dari target tahunan.
Airlangga memaparkan bahwa sejak penyempurnaan skema subsidi bunga pada 2015 yang memangkas suku bunga dari 12% menjadi 6%, akumulasi penyaluran kredit program telah mencapai Rp 2.440 triliun melalui 58,1 juta akad bisnis.
Saat ini, implementasi kredit difokuskan pada lima skema utama yang mendukung program Asta Cita: KUR, Kredit Alsintan, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), serta Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS). Program ini difokuskan untuk menopang swasembada pangan, sektor padat karya, Program 3 Juta Rumah, dan pemberdayaan perempuan.
Dari sisi kualitas kredit, pemerintah mencatat sebanyak 68% pembiayaan disalurkan ke sektor produksi produktif dengan tingkat Non-Performing Loan (NPL) yang terjaga rendah di angka 2,14%.
Ke depan, target Kredit Program Perumahan dipatok hingga Rp 50 triliun. Sementara itu, skema KPPS disiapkan untuk memberikan plafon hingga Rp 15 juta dengan bunga flat 8% tanpa agunan tambahan.
“Indonesia siap berbagi pengalaman dalam membangun ekosistem kredit program. Kita tidak datang untuk sekadar menyalin model negara lain, tetapi untuk belajar dan memilih praktik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Melalui kerja sama Pemerintah, lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan, kredit program akan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif,” ujar Airlangga.
