BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung mengembangkan pendekatan baru dalam meningkatkan kesehatan keluarga dengan menggabungkan edukasi Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
Integrasi kedua program tersebut diarahkan untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, pengaturan jarak kelahiran, serta pemenuhan nutrisi ibu dan anak.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menekan angka kematian ibu dan mempercepat penurunan prevalensi stunting di Kota Bandung.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menilai pembangunan keluarga berkualitas harus menjadi salah satu fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keluarga memiliki peran strategis karena menjadi lingkungan pertama yang menentukan kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak.
“Program keluarga berencana bukan semata-mata berkaitan dengan pengaturan jumlah anak, tetapi juga mencakup perencanaan kehamilan, pengaturan jarak kelahiran, perlindungan kesehatan reproduksi serta peningkatan kualitas kehidupan keluarga,” ujar Iskandar, Kamis (12/11/2026).
Edukasi KB Dimulai Setelah Persalinan
Iskandar menjelaskan, pelayanan KB pascapersalinan penting untuk membantu ibu dan pasangan menentukan metode kontrasepsi yang aman serta sesuai dengan kondisi kesehatan.
Melalui pendampingan tenaga kesehatan, keluarga diharapkan memperoleh informasi memadai sebelum mengambil keputusan terkait perencanaan kehamilan berikutnya.
Ia juga menekankan bahwa tanggung jawab perencanaan keluarga tidak boleh hanya dibebankan kepada perempuan, melainkan perlu melibatkan suami atau pasangan.
“Edukasi KB pascapersalinan harus diberikan secara tepat waktu agar ibu dan pasangan dapat memahami pilihan yang tersedia dan mengambil keputusan secara sadar melalui konsultasi dengan tenaga kesehatan,” katanya.
Stunting Bandung Masih Sekitar 22 Persen
Pemkot Bandung melihat integrasi edukasi KB dengan MBG 3B sebagai peluang memperluas jangkauan intervensi kesehatan karena menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Apalagi, prevalensi stunting di Kota Bandung masih berada di kisaran 22 persen sehingga membutuhkan penanganan melalui berbagai pendekatan yang saling mendukung.
“Dengan adanya program ini, kita berharap stunting di Kota Bandung bisa turun. Jadi, manfaatnya bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan serta perencanaan keluarga,” ungkapnya.
Dengan konsep tersebut, MBG 3B diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan kebutuhan pangan bergizi, tetapi juga menjadi sarana penyampaian informasi kesehatan keluarga.
Siapkan Empat Media Ddukasi KB
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Bandung mulai menguji sejumlah media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk mempermudah masyarakat memahami KB pascapersalinan.
Empat media yang diperkenalkan meliputi:
1. Kartu edukasi KB pascapersalinan, berisi informasi pilihan kontrasepsi.
2. Videografis, menyampaikan materi kesehatan melalui tampilan visual.
3. Diari ibu, menjadi media pencatatan dan pendampingan informasi bagi ibu.
4. Kalender keluarga, membantu keluarga memahami dan merencanakan kebutuhan kesehatan.
Iskandar berharap seluruh media tersebut dapat dikembangkan menjadi sarana edukasi yang komunikatif, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Uji coba juga diperlukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta, kejelasan informasi, serta kemudahan penggunaan setiap media.
Data Penerima MBG 3B harus Terintegrasi
Selain memperkuat edukasi, Pemkot Bandung meminta seluruh instansi dan pihak terkait meningkatkan koordinasi agar pelaksanaan program berjalan efektif.
Pihak yang dilibatkan mencakup perangkat daerah, BKKBN, fasilitas pelayanan kesehatan, pelaksana MBG 3B, penyuluh KB, tim pendamping keluarga, hingga kader di tingkat kewilayahan.
Sinkronisasi data penerima manfaat menjadi perhatian penting untuk memastikan setiap bantuan dan intervensi pemerintah menjangkau kelompok masyarakat yang tepat.
Pemkot Bandung juga mendorong pengintegrasian data sasaran MBG 3B melalui sistem informasi maupun mekanisme koordinasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Jangan sampai program ini bertabrakan atau tidak sampai kepada orang yang tepat sasarannya. Karena itu, koordinasi dan data harus diperkuat agar seluruh intervensi pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” tandasnya.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemkot Bandung berharap pelayanan gizi, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga dapat berjalan lebih terpadu untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.***
