JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding, menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) merupakan langkah tepat untuk menghindari pemakzulan dan menjaga stabilitas politik.
Penilaian tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan tidak sah Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA yang berkaitan dengan pencalonannya.
“Saya kira yang bersangkutan lebih elegan menyatakan mundur seperti ini daripada diberhentikan secara tidak hormat lewat impeachment atau pemakzulan, apalagi suara DPR juga sudah bulat soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Sudding dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).
Sebelum mengundurkan diri, Gibran telah menyampaikan keputusannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan menyerahkan surat resmi kepada pimpinan MPR RI.
Penyerahan tersebut berlangsung sekitar dua jam sebelum DPR menggelar rapat paripurna untuk membacakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran.
Usulan HMP sebelumnya telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi, tetapi agenda pembahasannya dibatalkan setelah Gibran menyatakan mundur.
Sudding menegaskan, MPR harus segera memproses pengisian jabatan Wakil Presiden agar tidak terjadi kekosongan terlalu lama.
“Karena Gibran sudah mengundurkan diri, kita ikuti aturan MPR. Dan sesuai Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 tahun 2024, pimpinan MPR wajib segera menggelar rapat gabungan karena tidak boleh terjadinya kekosongan wakil presiden dalam waktu lama,” papar Sudding.
Sudding merupakan salah satu anggota DPR yang mendorong penggunaan HMP dan menjadi satu-satunya legislator Fraksi PAN yang menandatangani usulan tersebut.
Menurutnya, persoalan persyaratan pendidikan Gibran merupakan masalah ketatanegaraan yang harus diselesaikan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Ini tentang persoalan ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diamanatkan dalam konstitusi kita,” ungkapnya.
Ia menilai pengunduran diri Gibran dapat mencegah polemik berkembang menjadi persoalan politik dan hukum yang lebih luas.
“Karena mungkin saja kalau HMP jadi digulirkan, Gibran bukan hanya diberhentikan sebagai Wapres tapi juga harus menghadapi konsekuensi hukum atas rekomendasi HMP DPR,” jelas Sudding.
Ia juga menyinggung dugaan pemalsuan dokumen dan manipulasi regulasi yang menurutnya perlu menjadi perhatian pihak berwenang.
Sudding mengapresiasi kesolidan delapan fraksi DPR yang dinilainya menunjukkan pelaksanaan fungsi pengawasan secara objektif dan konstitusional.
“Dengan adanya suara bulat dari semua fraksi, itu menunjukkan proses politik DPR berjalan dengan baik,” ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa jabatan Wakil Presiden tidak hanya bergantung pada kemenangan pemilu, tetapi juga harus memenuhi seluruh persyaratan hukum.
“Dalam negara hukum, tidak boleh ada pengecualian terhadap persyaratan jabatan publik.”
“Siapa pun yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden wajib tunduk pada ketentuan hukum yang sama.”
“Mandat politik melalui pemilu harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap konstitusi,” ujarnya.
Setelah pengunduran diri tersebut, MPR dijadwalkan memproses pemilihan Wakil Presiden pengganti melalui sidang paripurna paling lambat 60 hari setelah jabatan dinyatakan kosong.
Presiden akan mengajukan dua kandidat, kemudian MPR melakukan verifikasi dokumen sebelum menentukan pengganti melalui pemungutan suara.
Sudding berharap proses pergantian tersebut mampu mengakhiri polemik sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Dan perlu diingat, stabilitas Negara harus dibangun di atas kepastian hukum, integritas kelembagaan, dan penghormatan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegasnya.***
