JAKARTA — Kolaborasi pemerintah dan pengembang swasta dinilai penting untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah melalui penerapan konsep hunian berimbang.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, saat mengikuti kunjungan kerja ke kawasan pengembangan Summarecon di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Sudjatmiko menilai pengembangan kawasan perumahan perlu memperhatikan kebutuhan hunian dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya terkait konsep hunian berimbang.
Menurutnya, konsep tersebut dapat menjadi bagian dari perencanaan kawasan perumahan sehingga pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan pasar, tetapi juga membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal yang layak.
Kebutuhan terhadap hunian layak di Indonesia memang masih cukup besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Juli 2026 mencatat backlog kepemilikan rumah mencapai 9,64 juta rumah tangga.
Selain itu, sebanyak 18,77 juta keluarga masih menempati hunian yang belum memenuhi standar kelayakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penyediaan perumahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran melalui kebijakan dan fasilitasi, sementara sektor swasta, perbankan, serta pelaku industri properti dapat mengambil bagian melalui kapasitas dan pengalaman yang dimiliki dalam pengembangan kawasan perumahan.
Sudjatmiko mengatakan, pengembang dengan skala pembangunan besar memiliki peluang untuk berkontribusi lebih luas melalui pelaksanaan ketentuan hunian berimbang. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan potensi pengembangan sektor properti.
“Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, maka ketentuan undang-undang harus benar-benar dijalankan. Pengembang yang sudah masuk kategori besar, dengan jumlah pembangunan di atas 3.000 unit, harus memenuhi kewajiban hunian berimbang. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan,” ujar Sudjatmiko.
Ia menjelaskan, penerapan hunian berimbang dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kawasan. Regulasi yang ada memberikan ruang bagi pengembang untuk menentukan konsep pembangunan berdasarkan kondisi lahan, lingkungan, serta tata ruang setempat.
Salah satu pilihan yang dapat dikembangkan adalah hunian vertikal atau rumah susun. Model ini memungkinkan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dilakukan secara lebih fleksibel, tanpa harus seluruh tipe hunian dibangun dalam satu hamparan kawasan yang sama.
Pendekatan tersebut juga dapat menjadi alternatif dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan, terutama di kawasan dengan keterbatasan ruang. Dengan perencanaan yang tepat, kebutuhan hunian berbagai kelompok masyarakat tetap dapat diakomodasi dalam pengembangan kawasan secara terpadu.
Sudjatmiko juga menilai pentingnya membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha properti. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan kebijakan perumahan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pengembangan usaha, termasuk mempertimbangkan aspek pembiayaan, ketersediaan lahan, dan pengadaan cadangan tanah atau land bank.
Menurutnya, sinergi tersebut dapat membuka ruang bagi lahirnya berbagai model pengembangan perumahan yang saling menguntungkan. Salah satu skema yang bisa dipertimbangkan adalah subsidi silang dalam pembangunan kawasan terpadu.
Melalui pendekatan tersebut, pengembangan area komersial, rumah toko (ruko), maupun fasilitas usaha lainnya dapat menjadi bagian dari strategi pembiayaan untuk mendukung penyediaan rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kalau membangun rumah sederhana secara hitungan bisnis keuntungannya kecil, bahkan bisa merugi, maka harus ada skema subsidi silang. Pengembang bisa memperoleh keuntungan dari kawasan komersial, ruko, maupun pengembangan usaha lainnya. Dari situ ada ruang untuk mendukung pembangunan rumah sederhana,” jelasnya.
Skema subsidi silang tersebut dinilai dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengintegrasikan penyediaan hunian terjangkau sejak tahap awal perencanaan kawasan. Dengan demikian, pembangunan fasilitas komersial dan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat saling mendukung dalam satu konsep pengembangan.
Lebih jauh, Sudjatmiko menekankan bahwa pencapaian Program 3 Juta Rumah membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah dan pengembang diharapkan dapat membangun kesamaan persepsi mengenai kebutuhan di lapangan serta peluang dukungan yang dapat diberikan masing-masing pihak.
Program 3 Juta Rumah sendiri mencakup pembangunan rumah baru dan renovasi rumah tidak layak huni. Cakupan tersebut membuat pelaksanaannya membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk kontribusi pengembang swasta yang memiliki kapasitas dalam pembangunan perumahan.
“Yang paling penting adalah kita memiliki niat dan komitmen yang sama. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan pengusaha dan apa yang bisa difasilitasi pemerintah. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan kebutuhan 3 juta rumah bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah,” tuturnya.
Melalui penguatan kerja sama tersebut, penerapan hunian berimbang diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas pilihan tempat tinggal bagi masyarakat. Pengembangan kawasan perumahan pun dapat berjalan dengan tetap memperhatikan aspek usaha, tata ruang, serta kebutuhan sosial masyarakat.
Komisi V DPR RI mendorong agar implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 terus dioptimalkan melalui komunikasi dan koordinasi yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku industri properti.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat serta partisipasi berbagai pihak, pembangunan perumahan diharapkan semakin inklusif. Tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor properti, tetapi juga memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
