JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani, peternak, dan nelayan di berbagai daerah. Melalui program ini, pemerintah ingin memangkas rantai distribusi pangan agar produsen lokal bisa menjual hasil produksinya secara langsung tanpa harus melewati banyak perantara.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, kebutuhan bahan pangan untuk memenuhi operasional dapur MBG dapat menjadi pasar bagi hasil produksi masyarakat. Dengan penyerapan dalam jumlah besar, petani hingga pelaku usaha pangan di daerah diharapkan memperoleh kepastian pembeli sekaligus kesempatan meningkatkan pendapatan.
Menurut Sudaryono, manfaat MBG tidak berhenti pada anak-anak yang menerima makanan bergizi. Program tersebut juga dirancang untuk menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama mereka yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga industri makanan dan minuman.
“MBG ini adalah program strategis. Manfaatnya tidak hanya dirasakan anak-anak penerima program, tetapi juga pelaku usaha, khususnya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta industri makanan dan minuman,” ujar Sudaryono dalam keterangan pers, Kamis (12/11/2026).
Untuk memperluas manfaat tersebut, pemerintah mendorong keterhubungan antara sentra produksi pangan dengan dapur-dapur MBG di berbagai wilayah. Dengan demikian, kebutuhan bahan baku program dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah, sekaligus membuka akses pasar yang lebih dekat bagi para produsen.
Skema ini juga diharapkan membuat distribusi pangan lebih efisien. Petani, peternak, dan nelayan dapat memasok hasil produksinya langsung kepada unit pelaksana MBG tanpa harus melewati rantai perantara yang panjang.
Sudaryono menegaskan, pemerintah ingin memastikan pelaksanaan program tersebut memberikan keuntungan bagi produsen lokal. Petani tidak hanya menjadi pemasok bahan pangan, tetapi juga mendapatkan kesempatan menikmati hasil penjualannya secara lebih optimal.
“Tidak perlu ada tengkulak atau makelar di tengah. Kita ingin petaninya senang, peternaknya mendapat keuntungan, dan MBG memperoleh bahan pangan berkualitas baik,” kata Sudaryono.
Selain memperpendek jalur distribusi, pemerintah juga menaruh perhatian pada kecepatan penyaluran dan pengawasan rantai pasok. Menurut Sudaryono, proses pengadaan bahan pangan harus berjalan transparan agar kualitas komoditas tetap terjaga dan harga yang terbentuk tidak merugikan salah satu pihak.
Ia menilai, negara perlu hadir untuk memastikan hubungan antara produsen dan pembeli berjalan secara adil. Petani maupun peternak harus memperoleh keuntungan yang layak, sementara dapur MBG tetap bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga yang wajar.
“Kalau bisa lebih cepat, dan harus bisa dikontrol. Yang memproduksi harus untung, yang membeli juga tidak boleh rugi. Di situlah peran negara,” tuturnya.
Dengan kebutuhan bahan pangan yang terserap melalui dapur MBG, hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal diharapkan memiliki akses pasar yang lebih terarah. Pola distribusi yang lebih pendek juga diharapkan membantu memperlancar pasokan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi para penerima manfaat.
Pemerintah pun berharap MBG dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, terutama bagi masyarakat perdesaan. Selain mendukung pemenuhan gizi anak, program ini diharapkan ikut menggerakkan usaha pangan lokal, meningkatkan produktivitas petani dan peternak, serta memperkuat perekonomian desa.
