JAKARTA – Pemerintah Korea Utara (Korut) yang dipimpin Kim Jong Un akhirnya angkat bicara mengenai situasi politik di Korea Selatan (Korsel), setelah negara tetangga tersebut mengalami ketegangan politik yang dipicu oleh darurat militer yang dikeluarkan mantan Presiden Yoon Suk Yeol. Krisis hingga berujung pada pemakzulan dan upaya penangkapannya
Dalam laporan resmi yang disiarkan oleh media pemerintah Korut, KCNA, Kim Jong Un menyebut Korsel sebagai negara boneka dari sekutu utamanya, yaitu Amerika Serikat (AS). Menurutnya, kondisi itu lah yang pada akhirnya menyebabkan kekacauan politik di negara tersebut.
“Di Korsel yang merupakan boneka, pemakzulan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi setelah insiden darurat militer pada 3 Desember,” ujar KCNA, Jumat (1/3/2025).
“Surat perintah penahanan dikeluarkan untuk presiden, melumpuhkan urusan negara dan semakin memperdalam kekacauan sosial dan politik. Media asing mengkritik bahwa Korea Selatan telah semakin terjerumus dalam badai politik,” tambahnya.
Sebelumnya, pada bulan Desember, Yoon Suk Yeol mengeluarkan dekrit darurat militer yang berlaku singkat. Keputusan ini berujung pada pemakzulannya, dan kini ia menghadapi kemungkinan penangkapan, penahanan, atau bahkan hukuman mati.
Penyidik bahkan sempat mendatangi kediaman presiden untuk melaksanakan surat perintah penangkapan, namun rencana tersebut dibatalkan karena terjadi ketegangan dengan pengawalnya.
Pyongyang sendiri memilih untuk tidak berkomentar mengenai deklarasi darurat militer yang dikeluarkan Yoon pada 3 Desember hingga seminggu setelahnya, ketika situasi tersebut gagal.
Sementara itu, hubungan kedua Korea berada pada titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, setelah Korut meluncurkan serangkaian rudal balistik yang melanggar sanksi PBB.
Selain itu, Korut juga meluncurkan balon-balon pembawa sampah ke Korsel sebagai balasan atas surat propaganda anti-Pyongyang yang dikirim para aktivis ke utara sejak Mei lalu.
