SOLO – Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah penyederhanaan regulasi yang dinilai menghambat laju program pemerintah.
“Pak Prabowo maunya cepat, misalnya yang memperlambat regulasi, ya regulasi harus diperbaiki. Misalnya, subsidi pupuk, ada 140 aturan, disederhanakan sehingga masalah pupuk selesai,” ujar Sudaryono dalam kegiatan Halalbihalal dan Apel Kader Gerindra Jawa Tengah yang digelar di Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Minggu (20/4/2025).
Menurutnya, meskipun regulasi dibuat dengan tujuan baik, jumlah yang terlalu banyak justru membingungkan dan menghambat gerak masyarakat.
“Orang cenderung tidak bergerak, beliau ingin semua disederhanakan sehingga gerakan cepat,” tambahnya.
Kendati demikian, Sudaryono menekankan bahwa pengawasan tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Kaidah pengawasan, baik itu oleh BPK, BPKP, kepolisian, maupun kejaksaan, harus tetap dilaksanakan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah menjelaskan bahwa apel kader tersebut bertujuan untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan Presiden Prabowo selama dua periode.
“Kami ingin Pak Prabowo menuntaskan kepemimpinan beliau 10 tahun supaya programnya selesai semua. Tuntas sesuai dengan harapan dan visi beliau,” katanya.
Ia menilai, pembangunan memerlukan proses panjang dari perencanaan hingga pelaksanaan, dan baru terasa manfaatnya setelah beberapa waktu.
“Membangun, merencanakan berapa lama, melaksanakan berapa lama, baru dirasakan berapa lama. Belajar dari Presiden SBY 10 tahun jalan, Pak Jokowi 10 tahun jalan. Pembangunan harus berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi dan UKM sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono, turut hadir dan menyampaikan bahwa salah satu fokus Presiden Prabowo adalah mewujudkan Astacita—visi yang menekankan pemerataan ekonomi demi keadilan sosial.
“Visi Presiden ingin agar ada pemerataan ekonomi agar ada keadilan bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Ferry juga mengumumkan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih yang ditargetkan hadir di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.
“Kemarin sudah keluar Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Koperasi Merah Putih,” tuturnya.
Ia menyebutkan bahwa sedikitnya 15 kementerian dan lembaga tengah bersinergi dalam pelaksanaan program tersebut. Ditargetkan pada bulan Juli, koperasi beserta struktur kepengurusannya sudah terbentuk.
“Kami ingin menyampaikan pemahaman sedikit apa itu Koperasi Merah Putih. Ditargetkan pada bulan Juli sudah terbentuk koperasinya plus pengurus, ada pengawas minimal tiga orang pengurus minimal lima orang, anggota sebanyak-banyaknya,” ungkapnya.
Adapun koperasi desa ini akan mengelola sejumlah layanan seperti pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik dan apotek desa, serta logistik dan pergudangan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
