JAKARTA – Program inovatif Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mendidik siswa bermasalah di barak militer mendapat sorotan positif dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Kebijakan tersebut dianggap bukan hanya efektif dalam membentuk karakter, tetapi juga tidak melanggar prinsip HAM.
Langkah ini dianggap sebagai solusi kreatif untuk menangani kenakalan remaja, meskipun tetap menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.
“Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM. Karena kalau itu tidak dilakukan, yang disebut corporal punishment,” ujarnya.
Ia menjelaskan, corporal punishment adalah hukuman fisik seperti memukul atau mencubit, yang bertentangan dengan prinsip pendidikan.
Program Inovatif untuk Membentuk Karakter
Program yang mulai diterapkan di Purwakarta dan Bandung sejak 2 Mei 2025 ini menyasar siswa SMP dan SMA yang dianggap sulit diatur oleh sekolah atau keluarga. Sebanyak 39 pelajar di Purwakarta telah mengikuti pendidikan karakter di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, sementara 30 siswa di Bandung dilatih di Rindam III Siliwangi. Pendidikan ini, yang melibatkan TNI dan Polri, bertujuan memperkuat disiplin, mental, dan tanggung jawab siswa, sekaligus menanamkan nilai bela negara.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program ini tidak bersifat paksaan. Orang tua secara sukarela menyerahkan anak-anak mereka untuk dibina, terutama mereka yang terjerat pergaulan bebas atau perilaku mendekati kriminal.
“Banyak orang tua yang kewalahan menghadapi anak mereka yang bolos, kecanduan game, atau bahkan terlibat minuman keras. Program ini jadi solusi,” kata Dedi dalam wawancara di Bandung, Senin (5/5/2025).
Pro dan Kontra di Tengah Publik
Meski mendapat dukungan dari Pigai dan beberapa kepala daerah, kebijakan ini tidak luput dari kritik. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro meminta Dedi mengevaluasi kembali program ini. Menurutnya, pendidikan untuk kalangan sipil bukanlah wewenang TNI.
“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu,” kata Atnike di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Senada, Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana menilai pendekatan militer tidak selalu cocok untuk menangani siswa bermasalah. Sementara itu, LSM Imparsial menyuarakan kekhawatiran bahwa pelibatan TNI berpotensi memperburuk citra institusi militer, terutama di tengah isu kekerasan oleh oknum TNI terhadap warga sipil.
Harapan untuk Masa Depan
Natalius Pigai optimistis bahwa program ini bisa menjadi model pendidikan karakter nasional jika terbukti berhasil. Ia bahkan mendorong Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membuat regulasi agar program ini diterapkan secara masif di seluruh Indonesia.
“Kalau uji coba di Jawa Barat berhasil, ini bisa jadi solusi untuk mempersiapkan generasi muda yang disiplin dan berkarakter menuju Indonesia emas 2035,” tambah Pigai.
Sementara itu, Dedi Mulyadi telah mengalokasikan anggaran Rp6 miliar dari APBD Jawa Barat untuk mendukung kebutuhan seragam, makan, dan minum para siswa selama mengikuti program. Ia juga menegaskan bahwa siswa yang melakukan tindak kriminal akan diproses melalui peradilan anak, sehingga program ini fokus pada pembinaan, bukan hukuman.
Dampak Positif Mulai Terlihat
Menurut Dedi, dampak positif sudah terlihat dari peningkatan kedisiplinan siswa yang mengikuti program di Purwakarta. Ia juga menyebutkan keberhasilan serupa di masa lalu, di mana seorang siswa dari program binaan militer berhasil menjadi bintang Timnas Indonesia, Fajar Fathur Rahman.
