JAKARTA – Bupati Indramayu Lucky Hakim akan bertandang ke Bandung pada Rabu (9/4/2025) sore untuk menemui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab dan permintaan maaf atas keputusannya berlibur ke Jepang di tengah cuti bersama Idulfitri yang kemudian menuai kritik publik.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur, Pak Dedi Mulyadi. Insya Allah saya akan ke Bandung menghadap beliau juga,” ujar Lucky saat diwawancarai di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung sore hari sebagai klarifikasi atas kegiatannya yang dianggap tidak sesuai etika birokrasi.
Sebelumnya, Lucky menikmati liburan bersama keluarga ke Jepang sejak 2 hingga 7 April 2025.
Ia mengaku mengira tidak perlu izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri karena menganggap momen cuti bersama sebagai kesempatan umum bagi pejabat untuk berlibur.
Permintaan Maaf Terbuka
Dalam pernyataannya, Lucky Hakim menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat Indramayu serta publik Indonesia.
Ia menyadari tindakannya menimbulkan kesan kurang pantas karena tidak disertai izin resmi dari Mendagri.
“Betul, saya pergi tidak membawa surat izin dari Menteri Dalam Negeri. Di sini salah saya, jadi saya minta maaf khususnya pada masyarakat Indramayu, dan seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Lucky penuh penyesalan.
Sikap Lucky ini menyusul sindiran halus dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sempat mengunggah potongan video dan foto liburan Lucky ke akun Instagram resminya.
Dalam unggahan itu, Kang Dedi menulis pesan bernada sindiran. “Selamat berlibur Pak Lucky Hakim. Nanti kalau ke Jepang lagi, bilang dulu ya,” tulis Dedi di akun @dedimulyadi71.
Respons Media Sosial
Aksi Gubernur Jabar yang menyoroti liburan Lucky secara terbuka turut menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Banyak warganet menilai pentingnya etika publik dalam perilaku pejabat, khususnya saat hari-hari besar keagamaan di mana masyarakat berharap kehadiran pemimpinnya.
Langkah Lucky yang akan mendatangi langsung Gubernur Dedi dinilai sebagai bentuk tanggung jawab dan usaha meredam polemik.
Meski belum ada sanksi resmi dari pemerintah provinsi atau pusat, sikap terbuka dan klarifikasi langsung diharapkan mampu memperbaiki citra serta menjaga keharmonisan antarlembaga.***
