JAKARTA – Pemanfaatan biodiesel berbasis minyak sawit melalui implementasi B50 dinilai mampu menjadi strategi penting Indonesia untuk mengurangi ketergantungan impor energi sekaligus memperkuat ketahanan nasional di tengah tekanan geopolitik global yang semakin tidak menentu.
Pakar transisi energi dari Institut Teknologi Bandung, Retno Gumilang Dewi, menegaskan bahwa pemanfaatan sumber energi domestik menjadi langkah paling realistis agar Indonesia tidak mudah terdampak gejolak krisis internasional yang memengaruhi rantai pasok energi dunia.
“Aspek yang akan menjadikan pasokan energi kita stabil adalah memanfaatkan kekayaan milik kita sendiri. Dengan kita bisa memanfaatkannya, kita tidak akan terdampak dengan yang namanya krisis geopolitik seperti sekarang,” kata Retno dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut Retno, persoalan energi saat ini telah berkembang jauh melampaui isu ketersediaan pasokan semata karena faktor geopolitik global kini menjadi penentu utama stabilitas energi berbagai negara.
Ia menilai kondisi tersebut membuat setiap negara berlomba memperkuat cadangan dan kemandirian energinya demi menghadapi ketidakpastian ekonomi serta konflik internasional yang terus meningkat.
“Agar aman dari dampak geopolitik tersebut, Indonesia harus lebih mandiri dalam mengelola potensi energi dalam negeri,” ujarnya.
Retno menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki peta jalan transisi energi jangka panjang untuk periode 2025 hingga 2060 yang dirancang secara bertahap demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pada tahap pertama yang berlangsung sepanjang 2025–2030, pemerintah disebut akan memprioritaskan penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi domestik sebelum memasuki fase dekarbonisasi penuh.
Strategi tersebut mencakup pemanfaatan gas domestik, penerapan co-firing biomassa di pembangkit listrik tenaga uap, pengembangan biodiesel dari B40 menuju B50, penguatan industri bioetanol, hingga percepatan pembangunan energi baru dan terbarukan.
Memasuki fase kedua pada periode 2030–2040, fokus pemerintah diarahkan pada percepatan penggunaan energi bersih melalui optimalisasi tenaga surya, panas bumi, dan energi hidro yang dipadukan dengan elektrifikasi sektor industri serta transportasi nasional.
Sementara pada tahap ketiga yang berlangsung antara 2040–2060, Indonesia akan memasuki proses dekarbonisasi mendalam guna mencapai target Net Zero Emission atau NZE 2060.
Langkah tersebut dilakukan melalui pengurangan bertahap penggunaan batu bara serta pengembangan teknologi energi baru seperti hidrogen, amonia, energi nuklir, hingga penerapan teknologi CCS dan CCUS untuk menekan emisi karbon.
Meski begitu, Retno menegaskan bahwa proses transisi energi nasional tidak dapat dijalankan secara mendadak karena energi fosil masih menjadi penopang utama kebutuhan energi Indonesia saat ini.
“Kalau perpindahan energi dilakukan secara mendadak, dampaknya akan sangat besar terhadap ekonomi dan masyarakat. Karena itu, transisi energi Indonesia harus dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan ketahanan energi,” kata Retno.
Ia juga menyoroti sektor transportasi sebagai tantangan terbesar dalam proses transisi energi nasional karena hingga kini masih menjadi pengguna bahan bakar minyak terbesar di Indonesia.
“Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat pengembangan kendaraan listrik, penggunaan gas untuk transportasi massal, serta pengembangan bahan bakar rendah emisi secara bertahap,” katanya.
Implementasi B50 dinilai tidak hanya berdampak pada pengurangan impor energi, tetapi juga berpotensi memperkuat industri sawit nasional, membuka peluang investasi energi hijau, dan mempercepat target kemandirian energi Indonesia di masa depan.***
