JAKARTA – Realokasi anggaran nasional besar-besaran untuk mendukung empat sektor prioritas tidak menyurutkan komitmen DPR RI terhadap keberlanjutan pendidikan untuk program beasiswa.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Karmila Sari, menegaskan bahwa beasiswa tetap menjadi agenda utama yang tak boleh terganggu meski alokasi dana negara mengalami penyesuaian.
Karmila menyoroti pentingnya program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dinilai sebagai bentuk harapan masyarakat terhadap masa depan bangsa melalui jalur pendidikan.
“Kalau sudah berpikir mau dapat beasiswa, pasti berpikirnya jauh ke depan,” ujarnya dalam dialog bersama Pro3 RRI, Kamis (17/4/2025).
Dalam situasi fiskal yang menantang, Karmila menyebutkan bahwa Komisi X DPR RI bersama kementerian terkait terus memperjuangkan kesinambungan program beasiswa melalui pengawalan kebijakan dan penganggaran.
Realokasi dana tetap diarahkan untuk menyasar tujuan strategis tanpa mengorbankan akses pendidikan yang merata.
Sebagai bentuk pengawasan nyata, Komisi X juga menginisiasi pembentukan Panitia Kerja (Panja) khusus untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pemerataan pendidikan bukan hanya wacana, tapi menjadi prioritas dalam kebijakan nasional.
“Sekarang kita putar, daerah 3T dan marginal yang lebih kita fokuskan ke depan,” tambah Karmila.
Di sisi lain, Karmila mengingatkan bahwa isu lain seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pemangkasan dana riset juga menjadi perhatian serius.
Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tak boleh mengorbankan elemen vital pendidikan, seperti laboratorium dan kegiatan ilmiah di kampus.
“Untuk beasiswa jangan diganggu, kita berdoa semoga komitmen dari Bu Menteri, jangan potong beasiswa, benar terlaksana ya,” ujarnya.***
