JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melaporkan rencana pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (14/3/2025).
“Agenda rapat hari ini laporan saja ke bapak presiden. Laporan tentang pekerja migran,” ungkap Menteri Karding kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Karding melaporkan dua hal utama: pembentukan Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran dan rencana membuka kembali kerja sama dengan Arab Saudi terkait pengiriman pekerja migran.
Desk tersebut bertujuan memperbaiki tata kelola dan mengurangi kekerasan serta perdagangan orang terhadap pekerja Indonesia di luar negeri.
Menteri Karding menyebut 95 persen pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan prosedur alias ilegal.
Selain itu, 80 persen pekerja migran Indonesia bekerja di sektor domestik atau asisten rumah tangga.
Untuk mencegah pekerja ilegal di luar negeri, diperlukan perbaikan regulasi, penindakan terhadap calo dan sindikat, sosialisasi masif agar orang mengerti bekerja secara prosedural dan aman, serta perjanjian bilateral yang memastikan negara tujuan tidak menerima pekerja ilegal.
Mengenai moratorium pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi yang diberlakukan sejak 2015, Menteri Karding berharap moratorium dapat dicabut secepatnya mengingat potensi besar kerja sama tersebut.
“Rencana kita untuk membuka kerja sama dengan Arab Saudi, kita ketahui selama ini sedang proses moratorium. Sampai kapan? Kita tunggu, moratorium kalau dibuka lebih cepat, lebih baik karena potensi besar,” ungkapnya.***
