Brasil Kerahkan Pasukan ke Perbatasan Venezuela Usai Serangan AS

BRASIL – Brasil mengerahkan pasukan keamanan ke wilayah perbatasan dengan Venezuela menyusul serangan Amerika Serikat (AS) yang berujung penangkapan Presiden Nicolas Maduro pada akhir pekan lalu. Langkah ini semakin memanaskan tensi politik dan keamanan di kawasan Amerika Latin.

Seperti dilaporkan Al Jazeera, Jumat (9/1/2026), pengerahan pasukan diatur melalui dekrit pemerintah Brasil yang diterbitkan sehari sebelumnya. Dekrit tersebut mengizinkan Pasukan Keamanan Publik Nasional (FNSP) — semacam garda nasional — untuk ditempatkan di Pacaraima dan Boa Vista, ibu kota negara bagian Roraima.

Roraima, yang berbatasan langsung dengan Venezuela, dikenal sebagai wilayah dengan aktivitas kelompok bersenjata ilegal yang terlibat dalam perdagangan narkoba serta tambang ilegal di kedua sisi perbatasan. Lokasi ini berjarak sekitar 213 kilometer dari garis batas kedua negara.

Brasil Waspada

Langkah Brasil dilakukan setelah AS mengebom Venezuela pada Sabtu (3/1) dan menangkap Maduro atas tuduhan narkoterorisme. Sehari kemudian, Brasil menutup sementara perbatasan di Pacaraima.

Dalam dekrit resmi, pemerintah menegaskan FNSP akan mendukung lembaga keamanan publik negara dengan tugas menjaga ketertiban umum serta keselamatan masyarakat dan properti.

Media lokal Brasil melaporkan bahwa Venezuela memperkuat kehadiran militernya di area perbatasan. Selain itu, sejumlah kelompok bersenjata, termasuk milisi Venezuela dan geng Brasil seperti Komando Ibu Kota Pertama (PCC) serta Komando Merah (CV), dilaporkan aktif di kawasan tersebut.

Direktur Andes untuk Kantor Washington di Amerika Latin (WOLA), Gimena Sanchez, menilai pengerahan pasukan Brasil sebagai langkah tepat. “Masuk akal (bagi Brasil) untuk memperkuat perbatasan,” ujarnya, merujuk pada tindak kekerasan yang dipicu kelompok pemberontak Kolombia di Venezuela yang mendorong warga sipil mengungsi ke Brasil.

Brasil sendiri menjadi pengkritik keras serangan AS. Presiden Luiz Inacio Lula da Silva melalui media sosial menyebut tindakan Washington telah melewati “batas yang tidak diterima“.