DHARAMSALA,TIBET – Kekhawatiran pemerintah China terhadap proses suksesi pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, kembali menjadi sorotan. Di tengah berbagai upaya Beijing selama puluhan tahun untuk mengontrol institusi keagamaan Tibet, proses penentuan penerus Dalai Lama dinilai menjadi tantangan yang sulit ditundukkan oleh kekuasaan politik Partai Komunis China (CCP).
Pandangan tersebut disampaikan mantan asisten pribadi Dalai Lama, Khedroob Thondup, yang menilai Beijing semakin gelisah menghadapi kemungkinan munculnya Dalai Lama baru yang memperoleh legitimasi luas dari umat Buddha Tibet tanpa campur tangan pemerintah China.
Menurut Thondup, pemerintah China selama ini berusaha memperkuat pengaruhnya atas lembaga-lembaga keagamaan Tibet melalui berbagai kebijakan, termasuk penunjukan tokoh agama yang loyal kepada negara serta klaim bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam menentukan proses reinkarnasi tokoh-tokoh spiritual Tibet.
Namun, upaya tersebut dinilai tidak berlaku sepenuhnya terhadap institusi Dalai Lama yang memiliki akar legitimasi spiritual yang kuat di kalangan umat Buddha Tibet.
“Partai mengetahui bahwa legitimasi dalam Buddha Tibet tidak diciptakan di Zhongnanhai, tetapi diakui di biara-biara, komunitas diaspora, dan di hati jutaan umat,” kata Thondup sebagaimana dikutip European Times, Sabtu (30/5/2026).
Bayang-Bayang Kegagalan Kasus Panchen Lama
Thondup menilai pengalaman China dalam kasus Panchen Lama menjadi pelajaran penting yang kini menghantui Beijing dalam menghadapi suksesi Dalai Lama.
Pada 1995, Dalai Lama mengumumkan seorang anak laki-laki Tibet sebagai Panchen Lama ke-11, figur penting kedua dalam hierarki Buddha Tibet. Namun tidak lama kemudian, anak tersebut ditahan oleh otoritas China dan hingga kini keberadaannya masih menjadi misteri.
Pemerintah China kemudian menunjuk sosok lain sebagai Panchen Lama versi resmi negara. Meski demikian, menurut Thondup, langkah tersebut gagal memperoleh pengakuan luas dari masyarakat Tibet maupun komunitas Buddha internasional.
“Tiga dekade kemudian, Panchen Lama versi Beijing hanya berfungsi seremonial dalam struktur resmi China,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa mayoritas umat Tibet tetap tidak menerima figur yang ditunjuk pemerintah.
“Umat Tibet menolaknya, komunitas Buddha global mengabaikannya, dan dunia tetap mengingat anak yang menghilang itu,” tutur Thondup.
Kasus tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa legitimasi spiritual tidak dapat dibangun melalui keputusan politik semata.
Reinkarnasi Bukan Urusan Birokrasi
Thondup menegaskan bahwa konsep reinkarnasi dalam tradisi Buddha Tibet merupakan proses spiritual yang telah berlangsung selama berabad-abad dan tidak dapat diperlakukan seperti mekanisme administratif negara.
Menurutnya, pengakuan terhadap seorang Dalai Lama lahir dari tradisi, keyakinan, dan penerimaan komunitas keagamaan, bukan dari regulasi pemerintah.
Dalai Lama saat ini juga telah berulang kali menyatakan bahwa proses penentuan penerusnya tidak boleh berada di bawah kendali pemerintah China.
“Tidak ada dekrit, regulasi, atau kampanye pendidikan patriotik yang dapat memaksa umat Tibet menerima Dalai Lama pilihan Partai,” tegas Thondup.
Ia menilai sumber kewibawaan Dalai Lama berasal dari warisan spiritual yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Tibet selama berabad-abad.
Karena itu, upaya Beijing untuk mengarahkan atau menentukan figur penerus berpotensi menghadapi penolakan dari komunitas Buddha Tibet, baik di dalam maupun luar wilayah Tibet.
Pengaruh Global Dalai Lama Jadi Tantangan Beijing
Kekhawatiran China disebut tidak hanya berkaitan dengan dinamika domestik di Tibet. Dalai Lama saat ini merupakan salah satu tokoh agama paling berpengaruh di dunia dengan jaringan pengikut yang tersebar di berbagai negara.
Ajaran dan pemikirannya diterima luas di sejumlah kawasan, mulai dari India, Jepang, Eropa hingga Amerika Serikat. Situasi tersebut membuat calon penerus Dalai Lama berpeluang memperoleh pengakuan internasional yang besar, bahkan jika tidak mendapat persetujuan dari Beijing.
Menurut Thondup, kondisi inilah yang membuat pemerintah China menghadapi risiko munculnya dua figur Dalai Lama yang saling bersaing dalam memperoleh legitimasi.
Satu figur mungkin mendapatkan dukungan pemerintah China, sementara figur lain memperoleh pengakuan dari komunitas keagamaan Tibet dan jaringan umat Buddha internasional.
Jika skenario tersebut terjadi, kandidat yang didukung Beijing berpotensi mengalami isolasi secara spiritual di tingkat global.
Simbol Perlawanan Baru
Lebih jauh, Thondup menilai Dalai Lama berikutnya berpotensi menjadi simbol baru bagi masyarakat Tibet yang hidup di pengasingan maupun yang masih berada di wilayah Tibet.
Menurut dia, kegagalan mengendalikan proses suksesi dapat menimbulkan konsekuensi strategis bagi pemerintah China.
“Kekhawatiran CCP berasal dari biaya strategis jika mereka gagal mengendalikan suksesi tersebut,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa perebutan legitimasi atas sosok Dalai Lama baru dapat memperlihatkan batas-batas pengaruh negara terhadap kehidupan keagamaan masyarakat Tibet.
Selain berpotensi memunculkan kritik dari komunitas internasional, situasi tersebut juga dapat memengaruhi citra dan pengaruh lunak China di negara-negara Asia yang memiliki populasi umat Buddha dalam jumlah besar.
Dalam pandangan Thondup, isu suksesi Dalai Lama telah berkembang menjadi persoalan yang jauh lebih besar dibanding sekadar pergantian pemimpin spiritual.
Persoalan itu kini menyentuh aspek legitimasi politik, kebebasan beragama, hingga posisi China di mata dunia internasional.
“China khawatir karena mengetahui kenyataan bahwa Dalai Lama berikutnya tidak akan lahir di bawah bayang-bayang Beijing,” ujar Thondup.
Ia menegaskan bahwa penerus Dalai Lama nantinya akan memperoleh pengakuan berdasarkan tradisi keagamaan yang telah berlangsung turun-temurun.
“Dia akan diakui melalui tradisi spiritual, bukan melalui dekrit Partai,” pungkasnya.
