JAKARTA – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di lima bank umum nasional membuat kalangan bankir menghadapi situasi “panas-dingin” menjelang akhir tahun.
Menurut Airlangga, tambahan dana jumbo itu semula tidak terduga oleh banyak pihak perbankan yang sudah mulai stabil menjelang tutup tahun, namun langkah pemerintah ini kembali memacu dinamika likuiditas di pasar keuangan.
“Itu membuat banker agak panas-dingin juga, karena tadinya sudah agak tenang dengan situasi di akhir tahun, namun dipacu dengan adanya tambahan dana Rp200 triliun di market,” kata Airlangga dalam acara Wealth Wisdom 2025 yang digelar Permata Bank di Jakarta, Selasa.
Kebijakan tersebut, lanjut Airlangga, memperkuat likuiditas pasar sekaligus diharapkan menurunkan biaya dana atau cost of fund (CoF), mengurangi persaingan antarbank dalam perebutan dana, dan akhirnya mendorong turunnya suku bunga kredit bagi masyarakat serta pelaku usaha.
Dana sebesar Rp200 triliun itu kini disalurkan ke lima bank besar, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri masing-masing Rp55 triliun, sementara Bank Tabungan Negara (BTN) mendapat Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp10 triliun.
Airlangga menegaskan bahwa kebijakan penempatan dana tersebut bukan satu-satunya langkah pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional menjelang tutup tahun fiskal 2025.
Selain memperbesar likuiditas perbankan, pemerintah juga meluncurkan program Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan bagi pelaku UMKM di sektor perumahan untuk memperkuat sisi penyediaan dan permintaan rumah rakyat.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp130 triliun untuk program ini, terdiri atas Rp113 triliun untuk pengembang perumahan dan Rp17 triliun untuk mendukung pembeli rumah pertama dari kalangan UMKM.
“Jadi angka yang kita siapkan untuk KUR perumahan ini Rp130 triliun. Dari segi supply side, kredit ini bisa mencapai plafon sampai dengan Rp20 miliar. Sehingga ini untuk UMKM yang bergerak di bidang konstruksi itu bisa menyediakan perumahan rakyat,” kata Airlangga.
Ia berharap pihak perbankan, khususnya Permata Bank, dapat memanfaatkan peluang dari Kredit Program Perumahan ini karena bunga kreditnya sebagian besar ditanggung oleh pemerintah.
Dari sisi penyediaan rumah, pemerintah memberikan subsidi bunga 5 persen efektif per tahun, sedangkan untuk pembeli rumah, subsidi bunga mencapai 10 persen bagi plafon kredit Rp10 juta hingga Rp100 juta, dan 5,5 persen untuk kredit Rp100 juta hingga Rp500 juta.
“Jadi kalau Permata Bank memberikan kredit berapapun, pemerintah subsidi 5 persen. Sehingga masyarakat bisa menerima manfaatnya. Ini untuk mendorong program pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah. Dari KUR saja bisa dibangun sekitar 320 ribu perumahan untuk tipe rumah yang paling kecil,” kata Airlangga.
Airlangga juga menegaskan komitmen pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi tetap solid sambil memastikan kebijakan fiskal berjalan hati-hati, dengan defisit di bawah 3 persen serta rasio utang yang tetap terkontrol.
Ia menyebut, strategi pemerintah menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen meliputi percepatan investasi infrastruktur, hilirisasi industri bernilai tambah, pemberdayaan sektor riil, dan digitalisasi UMKM agar ekonomi nasional semakin inklusif dan produktif.
“Di tengah ketidakpastian global, resiliensi Indonesia tinggi. Kita tetap tumbuh, kita berinovasi, dan Indonesia memimpin di global dengan pekerjaan rumah yang terjaga. Ini membuat Indonesia diapresiasi oleh berbagai pemimpin negara lain. Dengan fondasi kokoh, mari kita terus membangun,” ujar Airlangga.***
