JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kader partainya menghadiri retret kepala daerah di Magelang.
Menurut Dedi Mulyadi yang biasa disapa Kang Demul, sebagai kepala daerah, ketaatan utama harus diberikan kepada sistem pemerintahan yang berlaku.
“Kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega, tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh pada apa yang menjadi keputusan pemerintah, baik pusat sampai daerah,” ujar Dedi di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, seperti dilansir Inilah, Jumat (21/02/2025).
Dedi menginformasikan bahwa seluruh kepala daerah di Jawa Barat, baik kota maupun kabupaten, berencana mengikuti pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto di Magelang.
Ia menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam retret tersebut tidak menggunakan dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melainkan didanai oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Seperti diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi resmi yang melarang kepala daerah dari PDIP untuk menghadiri retret di Akademi Militer, Magelang, yang dijadwalkan pada 21–28 Februari 2025.
Instruksi ini dikeluarkan menyusul dinamika politik nasional, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani pada Kamis (20/2), Megawati meminta kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk segera berhenti dan kembali ke rumah masing-masing.
Ia juga menginstruksikan agar mereka tetap berkomunikasi aktif dengan DPP PDIP untuk memantau perkembangan politik nasional.
Diketahui, sebanyak 505 kepala daerah dijadwalkan mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang, selama periode 21–28 Februari 2025, pasca pelantikan pada Kamis (20/2/2025).***
