NEW YORK, AS – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melontarkan kritik keras terhadap indikasi perluasan kontrol militer Israel di Jalur Gaza. Organisasi internasional tersebut menegaskan bahwa seluruh wilayah Gaza merupakan bagian dari Palestina dan tidak boleh berada di bawah pendudukan permanen pihak mana pun.
Pernyataan tegas itu disampaikan setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan bahwa negaranya saat ini telah mengendalikan sekitar 60 persen wilayah Jalur Gaza dan membuka kemungkinan perluasan penguasaan hingga mencapai 70 persen.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menegaskan bahwa posisi organisasi dunia itu tidak berubah terkait status wilayah Palestina.
“Seratus persen Gaza harus menjadi milik rakyat Palestina,” kata Dujarric kepada wartawan di Markas Besar PBB, New York, Jumat.
Pernyataan tersebut menjadi respons langsung atas perkembangan terbaru di lapangan yang menunjukkan semakin luasnya area Gaza yang berada di bawah kendali militer Israel sejak konflik berkepanjangan meletus.
PBB Minta Israel Tarik Pasukan dari Area Pendudukan
Dalam keterangannya, Dujarric menekankan bahwa PBB terus mendorong Israel untuk menarik pasukan dari wilayah yang selama ini dikenal sebagai “garis kuning” atau yellow line, zona yang menjadi batas pemisah sementara di Gaza.
Menurutnya, pendudukan yang terus meluas justru berpotensi memperumit upaya penyelesaian konflik dan memperburuk kondisi kemanusiaan yang telah berlangsung berbulan-bulan.
“Itulah yang ingin kami lihat, dan kami telah menyerukan Israel untuk menarik diri dari pendudukannya di sepanjang apa yang disebut garis kuning, dan itu akan terus menjadi posisi kami,” ujar Dujarric.
Sikap tersebut mencerminkan kekhawatiran PBB terhadap kemungkinan perubahan peta kendali wilayah di Gaza yang dapat berdampak pada proses perdamaian maupun masa depan negara Palestina.
Netanyahu Sebut Israel Sudah Kuasai 60 Persen Gaza
Ketegangan diplomatik meningkat setelah Netanyahu mengungkapkan bahwa Israel saat ini mengendalikan sekitar 60 persen wilayah Jalur Gaza.
Meski tidak memaparkan rincian strategi maupun jadwal pelaksanaannya, Netanyahu mengisyaratkan adanya target memperluas area yang berada di bawah kendali Israel hingga mencapai sekitar 70 persen.
Pernyataan itu memicu sorotan internasional karena berpotensi mengubah keseimbangan wilayah di Gaza secara signifikan. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut dapat memperbesar kekhawatiran mengenai masa depan warga sipil Palestina yang masih bertahan di daerah kantong tersebut.
Asal-usul “Garis Kuning” yang Jadi Sorotan
Istilah “garis kuning” kembali menjadi perhatian setelah digunakan sebagai acuan dalam perdebatan mengenai kontrol wilayah Gaza.
Zona tersebut merupakan area pemisah sementara yang berada di bagian timur Jalur Gaza. Wilayah itu berfungsi sebagai batas antara kawasan yang dikuasai militer Israel dan area yang masih dapat dihuni oleh warga Palestina.
Pada Oktober tahun lalu, militer Israel mengumumkan telah menguasai sekitar 53 persen wilayah Gaza setelah melakukan reposisi pasukan ke area yang berada di sepanjang garis tersebut.
Langkah itu disebut sebagai bagian dari tahapan awal skema penghentian perang yang saat itu dikaitkan dengan usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Rencana tersebut juga mencakup pengurangan kehadiran pasukan Israel pada fase berikutnya yang mulai dijalankan sejak Januari lalu.
Namun, perkembangan di lapangan menunjukkan dinamika berbeda. Berbagai laporan menyebut batas wilayah tersebut terus mengalami pergeseran dalam beberapa bulan terakhir.
Hamas Klaim Area Kendali Israel Terus Bertambah
Di sisi lain, Hamas menuduh Israel secara bertahap memperluas area yang berada di bawah kontrol militernya.
Pejabat senior Hamas, Bassem Naim, mengatakan garis pemisah yang sebelumnya ditetapkan telah bergeser lebih jauh ke arah barat. Menurutnya, perubahan itu menyebabkan semakin luasnya wilayah Gaza yang tidak lagi dapat diakses warga Palestina.
Naim mengklaim perluasan tersebut mencapai sekitar 8 hingga 9 persen tambahan dari luas wilayah sebelumnya.
Akibatnya, kata dia, total area yang saat ini berada dalam kendali Israel telah melampaui 60 persen dari keseluruhan Jalur Gaza.
Pernyataan itu memperkuat kekhawatiran berbagai pihak mengenai menyusutnya ruang hidup warga sipil Palestina di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.
Kekhawatiran Internasional Meningkat
Pernyataan PBB dan pengakuan Israel mengenai luas wilayah yang dikuasai menunjukkan bahwa isu pengendalian teritorial kini menjadi salah satu titik krusial dalam konflik Gaza.
Komunitas internasional terus memantau perkembangan tersebut karena berpotensi memengaruhi negosiasi gencatan senjata, distribusi bantuan kemanusiaan, serta prospek solusi dua negara yang selama ini didorong berbagai pihak.
Dengan PBB menegaskan bahwa “100 persen Gaza harus menjadi milik rakyat Palestina”, tekanan diplomatik terhadap Israel diperkirakan akan semakin meningkat apabila rencana perluasan kontrol wilayah benar-benar diwujudkan dalam waktu dekat.
