JAKARTA – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tengah mengkaji rencana kenaikan tarif bus Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000. Langkah ini masih dalam proses pembahasan dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dan sosial.
“Untuk kenaikan tarif Transjakarta masih dalam tahap kajian, juga melihat situasi dan kondisi yang ada,” ujar Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Ujang Harmawan di Jakarta, Rabu (29/10) dilansir dari Antara.
Ujang menambahkan, pihaknya belum dapat memastikan kapan kebijakan tersebut akan diberlakukan. “Masih persiapan. Kami menjaring berbagai masukan dari masyarakat,” katanya.
Tarif Tak Naik Sejak 2015
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya menyampaikan bahwa tarif bus Transjakarta sebesar Rp3.500 sudah berlaku sejak tahun 2015. Angka tersebut tergolong lebih murah dibandingkan daerah penyangga seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang.
Meski demikian, tarif saat ini hanya menutup sekitar 14 persen dari total biaya operasional Transjakarta. Kenaikan tarif dinilai perlu untuk menjaga keberlanjutan layanan, tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap transportasi umum.
Jika kenaikan tarif disetujui, Pemprov DKI memastikan 15 golongan masyarakat tetap dapat menikmati layanan Transjakarta secara gratis, di antaranya Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, pelajar, penyandang disabilitas, dan lansia.
Selain menyesuaikan tarif, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kualitas armada serta fasilitas halte demi menunjang keamanan dan kenyamanan penumpang. Langkah ini diharapkan dapat menarik lebih banyak warga menggunakan transportasi publik, sekaligus mengurangi tingkat polusi udara di ibu kota.
Tantangan Akses Menuju Halte
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara periode 2022–2024, Prof. Bambang Susantono, menilai persoalan utama transportasi publik bukan terletak pada harga tiket, melainkan biaya dan akses menuju halte Transjakarta.
“Jadi, tulang punggungnya terjangkau (bus Transjakarta) tetapi menuju ke sana (halte) susah dan mahal. Itu sebabnya survei memperlihatkan bahkan di Jabodetabek 30 persen gaji untuk bayar transportasi,” ujar Bambang.
