JAKARTA – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait skema impor non-kuota menuai respons positif dari anggota Komisi IV DPR RI, Riyono.
Ia menyebut, pendekatan baru ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil untuk tumbuh dalam sistem ekonomi yang lebih adil dan terbuka.
Dalam pandangannya, kebijakan ini dapat menjawab tantangan klasik soal ketimpangan akses usaha, serta membuka ruang inovasi dan produksi lokal yang lebih terintegrasi.
Riyono menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan tersebut benar-benar mampu menjangkau para pelaku usaha kecil di akar rumput.
“Kebijakan Prabowo tentang non-kuota ini memberikan ruang keadilan dan kebersamaan untuk usaha kecil mewujudkan Astacita nasional. Kebijakan ini harus disambut oleh semua pihak,” ujar Riyono dalam pernyataan tertulisnya dikutip Parlementaria, Senin (14/4/2025), di Jakarta.
Transformasi Ekonomi dari Akar
Lebih jauh, Riyono menilai bahwa pendekatan non-kuota menjadi strategi vital untuk mendorong transformasi ekonomi kerakyatan.
Ia mendorong agar kementerian dan lembaga terkait dapat menerjemahkan arahan Presiden secara cepat dan tepat dalam langkah-langkah teknis yang berdampak langsung.
“Kecepatan dan ketepatan menerjemahkan kebijakan Presiden sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada petani, nelayan, dan juga produk lokal yang sudah eksis tanpa adanya gangguan dari produk impor,” tambahnya.
Langkah ini juga selaras dengan visi Presiden Prabowo dalam memangkas kerumitan birokrasi, menciptakan ekosistem usaha yang kompetitif, dan mencetak lebih banyak lapangan kerja.
Riyono pun menilai, jika dijalankan dengan benar, kebijakan ini bisa menghilangkan praktik rente impor serta memutus mata rantai kartel yang selama ini membebani negara.
Peringatan untuk Jajaran Pemerintahan
Meski mendukung penuh, Riyono mengingatkan potensi kegagalan implementasi jika jajaran kementerian tidak siap teknis.
Menurutnya, kegagalan tersebut bisa merugikan secara politik maupun ekonomi, bahkan menurunkan kepercayaan publik pada pemerintah.
“Kebijakan ini sangat tepat untuk menghapus rente impor dan mengatasi kartel. Tapi jangan sampai kebijakan yang bagus ini gagal diimplementasikan karena kementerian tidak siap,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, ia menekankan perlunya dukungan penuh seluruh elemen pemerintahan terhadap arah baru kebijakan ekonomi yang diusung Prabowo.
“Menteri jangan sampai tidak siap menerjemahkan keputusan Prabowo. Kebijakan yang bagus tapi teknis tidak bisa diterjemahkan akan membuat kerugian bagi Presiden,” tandasnya.***
