JAKARTA – Legislatif memberikan apresias atas percepatan revitalisasi sekolah terdampak bencana di Sumatra yang dijalankan pemerintah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Hal ini dinilai menjadi langkah penting untuk memulihkan layanan pendidikan bagi ribuan peserta didik di daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Program rehabilitasi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan sarana pendidikan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara aman, nyaman, dan berkualitas menjelang dimulainya tahun ajaran 2026/2027.
Dukungan terhadap kebijakan tersebut datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati.
Ia menilai percepatan pembangunan kembali sekolah menjadi bagian penting dalam menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan meskipun berada di wilayah yang kerap dilanda bencana.
Menurut Kurniasih, momentum libur sekolah merupakan waktu yang tepat untuk mempercepat proses revitalisasi sehingga pekerjaan konstruksi dapat dilakukan lebih efektif tanpa mengganggu aktivitas pembelajaran para siswa.
“Kita mendukung rencana percepatan revitalisasi dan rehabilitasi sekolah terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera, terlebih saat ini masa liburan sekolah.”
“Semoga dengan kolaborasi semua pihak, anak-anak di Aceh, Sumut, dan Sumbar bisa kembali bersekolah dengan bangunan yang aman dan nyaman,” katanya, melalui keterangan pers tertulis, Senin, 29 Juni 2026.
Ia menilai target pemerintah untuk menuntaskan sebagian besar proyek revitalisasi sebelum berlangsungnya tahun ajaran baru layak memperoleh dukungan karena akan mempercepat normalisasi aktivitas pendidikan di wilayah terdampak.
Selain pembangunan gedung permanen, penyediaan ruang kelas darurat yang memadai juga dinilai menjadi solusi strategis agar proses belajar mengajar tetap berjalan selama rehabilitasi sekolah masih berlangsung.
Kurniasih mengingatkan bahwa sejumlah daerah di Sumatra secara rutin menghadapi ancaman banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem sehingga pembangunan fasilitas pendidikan ke depan tidak cukup hanya mengganti bangunan yang rusak.
Ia menilai setiap sekolah yang direhabilitasi perlu dirancang dengan standar konstruksi yang lebih kuat sekaligus menerapkan prinsip mitigasi bencana agar mampu mengurangi risiko kerusakan ketika bencana kembali terjadi.
“Kita tidak hanya membangun kembali gedung sekolah yang rusak. Tetapi juga harus membangun sekolah yang lebih kuat, lebih aman, dan memiliki standar mitigasi bencana yang baik,” katanya.
Lebih lanjut, Kurniasih meminta pemerintah daerah meningkatkan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan revitalisasi dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, hingga partisipasi masyarakat setempat.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan percepatan revitalisasi sekolah. Pendidikan harus menjadi prioritas dalam proses pemulihan pascabencana,” katanya.
Ia berharap seluruh sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana di berbagai wilayah Sumatra dapat segera kembali beroperasi secara normal sehingga para siswa bisa belajar dengan tenang dan tenaga pendidik dapat melaksanakan proses pembelajaran secara optimal.
Kurniasih menegaskan bahwa pemulihan sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama setelah terjadinya bencana karena masa depan generasi muda tidak boleh terhambat akibat rusaknya fasilitas belajar.
“Investasi terbaik pascabencana adalah memastikan anak-anak kembali belajar di ruang kelas yang aman. Masa depan mereka tidak boleh tertunda akibat kerusakan fasilitas pendidikan,” ujarnya, mengakhiri keteranganya.***
