JAKARTA – Komisi XII DPR RI menekankan pentingnya penguatan strategi mitigasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) guna memastikan ketersediaan pasokan di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia. Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan mendukung kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menggarisbawahi bahwa BBM merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat dan sektor usaha. “BBM adalah kebutuhan dasar masyarakat dan dunia usaha. Setiap gangguan distribusi akan langsung berdampak pada ekonomi rumah tangga, transportasi, hingga industri kecil dan menengah,” ujar Putri, Jumat (19/9/2025). Ia menambahkan, “Karena itu, pemerintah harus memastikan mitigasi yang matang agar tidak ada keresahan di masyarakat.”
Menurut Putri, langkah antisipatif dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi kunci untuk mencegah potensi kelangkaan BBM, baik di SPBU milik Pertamina maupun swasta. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang berkeadilan dalam distribusi energi akan mendukung agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada energi nasional. “Rakyat butuh kepastian, bukan kegaduhan. Mitigasi dan sosialisasi yang tepat akan menjaga public trust terhadap pemerintah,” tegasnya.
Kelangkaan BBM, terutama di SPBU swasta, menjadi sorotan setelah laporan muncul sejak 26 Agustus 2025 di beberapa daerah. Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, meminta Kementerian ESDM segera memastikan pasokan BBM di SPBU swasta tetap aman. “Persoalan ini harus diantisipasi pemerintah agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” ungkap Ramson, Senin (15/9/2025).
Komisi XII DPR berencana menggelar rapat kerja dengan Menteri ESDM untuk membahas akar permasalahan dan solusi jangka panjang. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan sistem distribusi yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu memenuhi kebutuhan energi masyarakat tanpa hambatan.
