Jejak Gerakan Buruh Indonesia, Dari Era Perjuangan ke Pasca-Kemerdekaan

JAKARTA – Tak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, gerakan buruh langsung mengambil peran strategis dalam memperkuat fondasi negara yang baru berdiri. Pada 15 September 1945, sejumlah tokoh buruh berkumpul di Jakarta untuk merumuskan arah perjuangan kaum pekerja sekaligus menentukan posisi mereka dalam mempertahankan kemerdekaan.

Dari pertemuan tersebut lahir kesepakatan untuk membentuk organisasi payung yang menaungi berbagai serikat buruh. Organisasi itu diberi nama Barisan Boeroeh Indonesia (BBI), yang juga memperoleh dukungan dari pemerintah saat itu.

Dalam konteks perjuangan fisik, kaum buruh turut ambil bagian melalui pembentukan Laskar Boeroeh Indonesia (LBI) yang dengan cepat tersebar di berbagai daerah. Awalnya, gerakan ini berjalan tanpa koordinasi yang solid hingga digelarnya konferensi di Blitar pada Desember 1945. Dalam forum tersebut, Soediono Djojoprajitno terpilih sebagai pimpinan. LBI kemudian ditetapkan sebagai organisasi yang berdiri terpisah dari BBI.

Sementara itu, buruh perempuan juga membangun kekuatan sendiri melalui Barisan Boeroeh Wanita yang dipimpin oleh SK Trimurti. Organisasi ini berfokus pada peningkatan kesadaran, pendidikan, dan pentingnya persatuan di kalangan buruh perempuan.

Dalam perjalanan awalnya, muncul wacana mengubah BBI menjadi Partai Boeroeh Indonesia (PBI). Meski sempat disetujui dalam kongres pertama, dinamika internal membuat keputusan tersebut ditinjau ulang. Pada akhirnya, BBI kembali dihidupkan setelah melalui perdebatan dalam konferensi PBI di Blitar.

PBI sendiri dikenal aktif menyuarakan gagasan sindikalisme, yakni mendorong agar perusahaan yang diambil alih tetap dikelola oleh buruh, bukan pemerintah. Namun, ide ini mendapat penolakan dari kalangan pemerintahan yang dipimpin kabinet Sutan Sjahrir. Minimnya basis politik buruh saat itu juga menjadi faktor lemahnya dukungan terhadap gagasan tersebut.

Memasuki periode 1945 hingga 1947, berbagai serikat buruh mulai bermunculan kembali. Di antaranya Serikat Boeroeh Goela (SBG), Serikat Boeroeh Kereta Api (SBKA), Sarbupri, hingga serikat di lingkungan kementerian. Banyak tokoh yang terlibat merupakan aktivis lama yang pernah mengalami pembuangan di era kolonial.

Kebangkitan gerakan buruh juga ditandai dengan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 1946 yang ditetapkan sebagai hari libur nasional. Pemerintah bahkan melibatkan organisasi buruh dalam proses pengambilan kebijakan.

Namun, pesatnya pertumbuhan serikat buruh memunculkan kebutuhan akan federasi. Perbedaan pandangan melahirkan Gabungan Serikat-Serikat Boeroeh Indonesia (GASBI) pada 21 Mei 1946. Tak lama kemudian, kelompok buruh vertikal membentuk federasi tandingan bernama GSBV.

Perpecahan ini tidak berlangsung lama. Pada 29 November 1946, lahir Sentral Organisasi Boeroeh Indonesia (SOBSI) sebagai wadah pemersatu. Organisasi ini kemudian menjadi kekuatan terbesar dalam gerakan buruh Indonesia, terutama pada dekade 1950 hingga 1960-an. SOBSI didukung berbagai kekuatan politik dan tetap menegaskan diri bukan sebagai partai, meski menjalin kerja sama dengan partai-partai politik.

Pasca Perjanjian Renville, perbedaan pandangan politik kembali memicu perpecahan. Kelompok yang tidak sejalan dengan pemerintah membentuk organisasi baru yang kemudian dikenal sebagai SOBRI.

Di tengah dinamika tersebut, organisasi buruh terus berkembang hingga ke berbagai wilayah di luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Selain fokus pada isu ketenagakerjaan, buruh juga aktif dalam isu politik nasional, termasuk aksi besar terkait Irian Barat pada 1957 yang melibatkan sekitar satu juta pekerja.

Pada era 1950-an, jumlah buruh yang tergabung dalam organisasi diperkirakan mencapai 3 hingga 4 juta orang. Mereka tersebar dalam sekitar 150 serikat nasional dan ratusan serikat lokal.

Kuatnya gerakan buruh turut mendorong lahirnya regulasi yang berpihak pada pekerja, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan serta UU Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, yang dikenal progresif di tingkat Asia.

Sejumlah federasi besar kemudian mendominasi gerakan buruh nasional, di antaranya SOBSI yang menjadi organisasi terbesar dengan jutaan anggota dan jaringan luas, serta federasi lain seperti KBSI, SBII, KBKI, HISBI, SOBRI, dan GSBI yang memiliki latar belakang serta afiliasi politik berbeda-beda.

Selain itu, partai-partai politik juga turut membentuk organisasi buruh sebagai basis dukungan, seperti Nahdlatul Ulama melalui SARBUMUSI dan kelompok Katolik dengan Sentral Organisasi Buruh “Pancasila”.

Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa gerakan buruh Indonesia tidak hanya berperan dalam isu ketenagakerjaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam dinamika politik dan pembangunan nasional sejak awal kemerdekaan.