FILIPINA – Nama Sara Duterte kembali menjadi sorotan setelah menghadapi ancaman pemakzulan dalam dinamika politik Filipina. Wakil Presiden Filipina tersebut kini berada di tengah tekanan politik besar yang dianggap dapat memengaruhi masa depan kariernya menjelang pemilu presiden 2028.
Polemik pemakzulan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga memperlihatkan kerasnya persaingan politik di Filipina antara dua dinasti besar, yakni keluarga Marcos dan Duterte.
Sara Duterte memiliki nama lengkap Sara Zimmerman Duterte-Carpio dan lahir pada 31 Mei 1978 di Davao City. Ia merupakan putri dari Rodrigo Duterte, Presiden Filipina periode 2016-2022 yang dikenal luas karena kebijakan keras perang melawan narkoba.
Sebelum terjun ke politik, Sara Duterte berprofesi sebagai pengacara dan kemudian mulai membangun karier politik di Davao City.
Karier politiknya dimulai pada 2007 saat ia terpilih menjadi Wakil Wali Kota Davao City. Tiga tahun kemudian, ia memenangkan pemilihan wali kota dan menjadi perempuan pertama yang memimpin kota tersebut.
Selama menjabat, Sara dikenal memiliki gaya kepemimpinan tegas, khususnya dalam isu keamanan dan pelayanan publik. Popularitasnya di Davao menjadi modal penting untuk memperluas pengaruh politiknya di tingkat nasional.
Pada 2018, Sara Duterte membentuk organisasi politik Hugpong ng Pagbabago (HNP) yang berhasil mendukung banyak kandidat dalam pemilu Filipina. Organisasi ini memperkuat posisinya sebagai tokoh politik nasional yang tidak hanya bergantung pada nama besar ayahnya.
Puncak karier politiknya terjadi pada pemilu 2022 ketika ia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Bongbong Marcos. Pasangan Marcos-Duterte memenangkan pemilu dengan suara telak dan resmi memimpin Filipina sejak Juni 2022.
Namun hubungan politik antara Marcos dan Duterte perlahan mulai merenggang. Ketegangan muncul akibat perbedaan kebijakan dan persaingan pengaruh di pemerintahan. Situasi memanas setelah Sara Duterte mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pendidikan Filipina pada 2024.
Banyak pengamat melihat langkah itu sebagai tanda awal konflik terbuka antara dua keluarga politik terbesar di Filipina.
Pemakzulan pertama terhadap Sara Duterte mulai mencuat pada 2025. Beberapa anggota DPR Filipina mengajukan pengaduan resmi dengan tuduhan penyalahgunaan dana publik, pelanggaran konstitusi, dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Selain itu, muncul kontroversi terkait pernyataan Sara Duterte yang dianggap mengandung ancaman terhadap Presiden Marcos Jr., Ibu Negara, dan Ketua DPR Filipina.
Kasus tersebut kemudian diproses di DPR Filipina dan sempat menjadi perhatian besar publik. Pendukung Sara Duterte menilai tuduhan tersebut bermuatan politik dan merupakan upaya melemahkan pengaruh keluarga Duterte menjelang pemilu berikutnya. Sementara pihak oposisi menilai proses hukum harus tetap berjalan demi menjaga akuntabilitas pejabat negara.
Pada pertengahan 2025, Supreme Court of the Philippines membatalkan proses pemakzulan pertama dengan alasan prosedural dan inkonstitusional. Mahkamah menilai ada persoalan dalam mekanisme pengajuan pemakzulan di DPR.
Keputusan itu membuat Sara Duterte lolos dari ancaman pencopotan jabatan untuk sementara waktu. Meski demikian, Mahkamah Agung tidak menyatakan bahwa Sara Duterte bebas dari seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Keputusan Mahkamah Agung tersebut dianggap sebagai kemenangan politik penting bagi Sara Duterte. Dukungan publik terhadap dirinya di beberapa wilayah Filipina, terutama di Mindanao, tetap kuat setelah putusan tersebut keluar.
Meski lolos dari proses pertama, tekanan politik terhadap Sara Duterte tidak berhenti. Pada 2026, DPR Filipina kembali meloloskan pemakzulan kedua terhadap dirinya.
Kali ini tuduhan yang muncul lebih luas, termasuk dugaan korupsi, kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, penyalahgunaan anggaran negara, dan dugaan ancaman terhadap Presiden Marcos Jr.
Laporan media internasional menyebut lebih dari dua pertiga anggota DPR Filipina mendukung pemakzulan tersebut sehingga kasusnya dapat dilanjutkan ke Senat untuk menjalani persidangan politik. Jika Senat menyatakan Sara Duterte bersalah, ia dapat dicopot dari jabatan wakil presiden dan kehilangan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu mendatang.
Pemakzulan kedua ini dinilai jauh lebih serius dibandingkan proses pertama karena terjadi di tengah meningkatnya konflik politik antara kubu Marcos dan Duterte. Banyak pengamat melihat pertarungan tersebut sebagai perebutan pengaruh menuju pemilu presiden 2028. Sara Duterte sendiri selama ini dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan Marcos Jr.
Di sisi lain, pendukung Sara Duterte menilai proses pemakzulan kedua sebagai bentuk serangan politik untuk menghancurkan peluangnya dalam pemilu mendatang. Beberapa kelompok masyarakat bahkan menggelar aksi dukungan terhadap keluarga Duterte di sejumlah wilayah Filipina.
Kontroversi ini memperlihatkan bagaimana dinasti politik masih sangat berpengaruh dalam sistem politik Filipina. Sara Duterte berhasil membangun karier politik dari tingkat lokal hingga menjadi wakil presiden. Namun ancaman pemakzulan kini menjadi ujian terbesar dalam perjalanan politiknya dan berpotensi menentukan arah politik Filipina beberapa tahun ke depan.
