JAKARTA – Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, secara resmi menyerahkan pengelolaan lahan sitaan seluas 200 ribu hektar dari PT Duta Palma Group kepada Menteri BUMN Erick Tohir.
Penyerahan tersebut dilakukan di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Selasa (18/02/2025).
Dalam kesempatan itu, Jaksa Agung menjelaskan bahwa penyerahan pengelolaan lahan ini kepada Kementerian BUMN bertujuan untuk menjaga nilai dan kualitas aset tersebut.
“Diharapkan agar aset yang berkaitan dengan PT Duta Palma dapat terus memberikan manfaat dan keuntungan bagi negara dan masyarakat sekitarnya,” kata Burhanuddin.
Jaksa Agung juga menambahkan bahwa proses penyerahan lahan ini dilakukan karena kasus hukum yang melibatkan PT Duta Palma Group belum mencapai putusan final.
Oleh karena itu, pengelolaan aset tersebut diserahkan kepada Kementerian BUMN yang memang memiliki tugas untuk mengelola aset negara.
“Pemberian lahan ini tepat diserahkan kepada Kementerian BUMN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengelola aset negara,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Tohir mengungkapkan pentingnya menjaga aset negara hasil pemulihan dari tindak pidana korupsi.
“Pemberantasan tindak pidana korupsi harus berjalan seiring dengan pemulihan aset yang memiliki potensi memberikan keuntungan bagi negara dan masyarakat,” kata Erick.
Menurutnya, kerja sama ini menjadi contoh nyata dari upaya yang telah dilakukan sebelumnya dalam pemulihan aset PT Garuda Indonesia.
Erick Tohir menyambut baik penyerahan pengelolaan lahan ini dan berkomitmen untuk menjaga serta memaksimalkan nilai aset tersebut.
“Kami siap untuk menjaga dan mengelola aset sitaan PT Duta Palma Group agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Erick Thohir melalui akun Facebook pribadinya. Ia menyebutkan pertemuan dengan Jaksa Agung, berdiskusi tentang kerja sama Kementerian BUMN dengan Kejaksaan Agung dalam menjalankan Good Corporate Governance (GCG).
“Kerja sama kami sudah membuahkan kisah sukses saat memberantas korupsi di Garuda, Asabri dan Jiwasraya. Kami siap untuk melanjutkan transparansi dan akuntabilitas BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tulis Erick
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kejaksaan Agung, termasuk Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar.***
