GAZA, PALESTINA – Hamas menyambut gembira keputusan bersejarah Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengumumkan rencana pengakuan resmi Negara Palestina pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September 2025.
Langkah ini dipandang sebagai kemenangan diplomasi besar bagi perjuangan rakyat Palestina, meski menuai kecaman dari Israel dan Amerika Serikat.
Dalam pernyataan resminya, Hamas memuji keputusan Prancis sebagai “langkah positif ke arah yang benar menuju keadilan” dan mendukung “hak sah Palestina untuk menentukan nasib sendiri.”
Kelompok yang memerintah Jalur Gaza ini menyerukan negara-negara Eropa lainnya untuk mengikuti langkah Prancis, menegaskan bahwa pengakuan tersebut memperkuat perjuangan Palestina untuk kedaulatan penuh dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
“Pengakuan ini adalah bukti bahwa dunia semakin menyadari hak rakyat Palestina. Kami mengapresiasi Prancis dan mendesak komunitas internasional untuk terus mendukung perjuangan kami,” ujar juru bicara Hamas dalam pernyataan di Gaza, Jumat (25/7/2025).
Macron Dorong Perdamaian, Hamas Lihat Harapan
Pengumuman Macron disampaikan melalui platform X pada Kamis (24/7/2025). “Konsisten dengan komitmen bersejarahnya demi perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, saya telah memutuskan supaya Prancis mengakui Negara Palestina,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pengakuan resmi akan diumumkan di Sidang Umum PBB, sembari menekankan urgensi mengakhiri perang di Gaza dan menyalurkan bantuan kemanusiaan.
“Prioritas yang mendesak saat ini adalah untuk mengakhiri perang di Gaza dan menghantarkan bantuan kepada masyarakat sipil,” tegas Macron.
Bagi Hamas, langkah Prancis ini menjadi sinyal kuat bahwa solusi dua negara, yang telah lama mereka dukung sebagai bagian dari perjuangan, mendapat dukungan dari kekuatan global.
Mereka menyebut pengakuan ini sebagai “pukulan telak” terhadap narasi Israel yang menolak kedaulatan Palestina.
Israel dan AS Kecam, Dunia Arab Dukung
Keputusan Prancis memicu reaksi keras dari Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebutnya sebagai “imbalan atas terorisme,” merujuk pada serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
“Negara Palestina dalam kondisi seperti ini hanya akan menjadi landasan peluncuran untuk melenyapkan Israel,” ujarnya. Senada, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut langkah Prancis “sembrono” dan mengklaim bahwa itu “hanya melayani propaganda Hamas.”
Namun, Hamas mendapat dukungan luas dari negara-negara Arab dan beberapa negara Eropa. Arab Saudi menyebut keputusan Prancis sebagai “keputusan bersejarah” yang mendukung hak Palestina atas negara merdeka.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga memuji langkah ini sebagai upaya menjaga solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian.
Langkah Bersejarah di Tengah Konflik
Hingga Juli 2025, sebanyak 142 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
Pengakuan Prancis menempatkannya sebagai kekuatan Eropa terbesar yang bergabung dalam daftar ini, memperkuat posisi Palestina di panggung internasional. Bagi Hamas, langkah ini bukan hanya kemenangan diplomatik, tetapi juga dorongan moral bagi perjuangan mereka melawan pendudukan Israel.
Dengan sorotan dunia tertuju pada Sidang Umum PBB mendatang, Hamas berharap lebih banyak negara akan mengikuti jejak Prancis, mempercepat realisasi negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
